Nilai Panlih Pilwabup Cacat Regulasi, Partai Koalisi Berbaur: Bubarkan!

(FOTO: KM/ALI WAFA) Heru Budi Prayitno: Sekretaris Partai Koalisi Berbaur. 

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Hingga akhir tahun 2021, tahapan pemilihan wakil bupati (wabup) Pamekasan belum dibuka. Partai koalisi gabungan selalu mendesak agar tahapan pemilihan wabup segera dimulai. Tujuannya, agar kekosongan jabatan segera terisi. Namun, kini partai koalisi malah meminta agar panitia pemilihan (Panlih) dibubarkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan telah membentuk Panlih pada bulan Maret 2021. Namun, karena terjadi kesalahan regulasi pada tata tertib (tatib) DPRD, maka sementara Panlih tidak bisa bekerja karena harus menunggu revisi tatib. Sekretaris partai koalisi Heru Budi Prayitno menganggap, Panlih yang sudah dibentuk tidak sesuai regulasi yang baru. Cacat!

“Panlih itu harus dibubarkan dan dibentuk lagi. Karena sudah tidak sesuai dengan aturan. Regulasinya kan diubah setelah Panlih dibentuk,” ujar sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Namun demikian, pihaknya mendesak DPRD untuk segera memulai tahapan pemilihan wabup. Menurutnya, DPRD tidak perlu menunggu informasi dari partai koalisi maupun dari bupati. Jika tahapan sudah dibuka, DPRD diharap untuk bersurat kepada bupati agar menyetorkan dua nama calon wakil bupati (cawabup).

Mantan koordinator lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pamekasan itu tetap bersikukuh mengklaim bahwa kursi Wabup adalah jatahnya PAN. Sebab, PAN yang telah mengusung mendiang Raja’e dulu. Bahkan, kendati dalam bursa cawabup juga ada kader PAN dari Sampang yaitu H. Fandi, dia tetap mengklaim bahwa kandidat terkuat yaitu Fattah Jasin dan dirinya.

“Kalau dari hasil pendalaman, yang terkuat itu Fattah Jasin dengan saya,” ucap Heru.

Heru menjelaskan, partai koalisi telah melakukan serap aspirasi dan bersilaturahmi dengan sejumlah tokohdan sejumlah tokoh masyarakat. Hasil dari semua koordinasi itu, rata-rata para tokoh menginginkan agar wabup diduduki oleh putra daerah Pamekasan, tidak diisi oleh orang luar Pamekasan. 

“Tapi finalnya ini nanti ada di bupati, karena bupati yang akan makai,” ucap Heru.

Usulan agar Panlih dibubarkan, ditanggapi baik oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, usulan Heru perlu menjadi atensi. Namun dia menegaskan, produk legislatif telah berdasar pada hasil kajian yang matang dan pertimbangan regulasi di atasnya.

“Tapi ini penting untuk ditindaklanjuti. Ini akan kami koordinasikan dengan para pimpinan dan tim ahli,” ucapnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Hairul Anam

Tinggalkan Balasan