Normalisasi Sungai di Pamekasan Masih Terganjal Minimnya Anggaran dan Kewenangan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) JADI KEBUN: Tingginya sedimentasi di hulu Sungai Semajid, Desa Majungan, Kabupaten Pamekasan ditanami pohon pisang oleh warga setempat, agar mampu membendung serapan air.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Kegiatan normalisasi sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp900 juta. Jumlah tersebut, terbilang kecil, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,4 miliar.

Kepala Seksi (Kasi) Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Air PUPR Pamekasan, Ika Mulia Astutik mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu melakukan normalisasi sungai pada muara Sungai Semajid.

Bacaan Lainnya

“Muara Sungai Semajid itu di Majungan, pertemuan dari tiga sungai, yakni Sungai Samiran, Kelowang dan Kali Bunter,” terangnya, Kamis (14/01/2021).

Kendati begitu, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap sungai tersebut. Sebab, pengelolaan Sungai Semajid berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Selain Semajid, Kali Jombang juga di bawah kewenangan Pemprov Jatim. “Tapi kalau banjir,  kami yang diserang masyarakat,” lanjutnya.

Karena itu, pihaknya sedang mengajukan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov Jatim. MoU tersebut berupa perjanjian antara pemkab dengan Pemprov Jatim, agar mampu mengelola Sungai Semajid dan Kali Jombang.

“Kalau kami memang punya anggaran, kami mau kerja di wilayahnya mereka dengan ketentuan payung hukumnya harus jelas,” tambahnya.

Sementara itu, sungai yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemkab dengan sedimentasinya cukup tinggi. Yakni, terjadi di dua sungai, masing-masing Sungai Kelowang dan Lembung Bunter. Namun, lantaran terbatasnya anggaran, hanya Kali Kelowang yang direncanakan akan dilakukan normalisasi di tahun 2021 ini.

“Pelaksanaannya menunggu proses lelang. Tapi perencanaannya belum,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail menilai, anggaran yang disediakan pemkab untuk kegiatan normalisasi sungai terbilang kecil. Sehingga tidak bisa dengan segera menuntaskan normalisasi di semua sungai.

Menurutnya, pemkab perlu bantuan suntikan dana, baik dari Pemerintah Pusat agar normalisasi sungai bisa segera dituntaskan. Sebab, jika hanya anggaran ratusan juta tidak akan cukup.

“Membutuhkan anggaran miliaran untuk bisa menuntaskan permasalahan sungai. Perlu bantuan dari APBN untuk bisa segera tuntas,” ucap politikus Partai Demokrat itu. (ali/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *