NU Nyatakan Sikap Tolak Keberadaan Tambak Badur

  • Whatsapp
TEGAS: Pernyataan sikap dari MWC NU se-Timur Daya Sumenep yang  berlangsung di Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Sumenep, Selasa (8/10).

Kabarmadura.id/SUMENEP-Bagian dari unsur pengurus organisasai kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep, menegaskan, menolak pembangunan tambak di Desa Badur Kecamatan Batu Putih, Sumenep.

Unsur kepengurusan yang mewakili Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Timur Daya Sumenep itu, membuat penyataan sikap itu, sebagai bentuk keprihatinan atas masifnya alih fungsi lahan produktif oleh investor. Sebab, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan religiusitas masyarakat setempat.

Pernyataan sikap itu dilakukan dengan cara melakukan istighasah di Desa Badur yang dihadiri sekitar 3000 orang. Dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.00, Selasa (8/10/2019).

Keprihatinan itu juga ditujukan kepada pemerintah atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat. Bahkan, menyalahi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumenep.

Dalam pernyataan sikapnya, Sekretaris Koordinator MWC se-Timur Daya Khairul Umam menyebut, pemilik tambak udang PT. Hidup Sentosa Tambak Madura, selama ini telah menganggu lahan warga yang menolak untuk dijual. Karena lahan itu, masuk rencana kawasan tambak.

Keberadaan tambak udang itu, juga dianggap telah memicu beberapa masalah sosial di Desa Badur. Selainn itu, menyalahi aturan. Sebab, lokasi pembangunannya melabrak RTRW Sumenep. Terlebih, dalam Perda RTRW Sumenep, wilayah Desa Badur Kecamatan Batu Putih, masuk dalam kawasan perkebunan, bukan tambak udang.

“Tambak Badur akan menutup jalan warga ke laut. Jadi waktu warga mau ke laut, otomatis akan memutar, karena jalan yang dekat yang sejak dulu biasa dilewati, telah digusur menjadi tambak udang seperti tambak di Lombang, Lapa Daya dan Andulang,” katanya, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, limbah tambak udang akan menyebabkan pencemaran laut dan mengakibatkan rasa gatal, bau di tubuh, serta membunuh ikan-ikan yang hidup diarea laut tersebut.

“MWC NU se-Timur Daya Sumenep menolak, sebab banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” paparnya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan tambak yang terjadi setahun lalu itu, yakni yang berkaitan dengan perda RTRW, perizinan dan alih fungsi lahan serta menindak tegas, demi kemaslahatan rakyat Sumenep turun temurun.

“Pernyataan sikap itu akan diirim melalui surat pada bupati Sumenep,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep Didik Wahyudi menyampaikan, tambak di daerah Badur sudah berizin dan sesuai RTRW. Menurutnya, izin tidak diproses jika tidak baik dan benar.

“Saya pastikan tambak yang sudah berizin pastinya sesuai RTRW,” singkatnya. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *