oleh

Oknum Legislator Diduga Palsukan Paraf untuk Minta Dana ke Bank

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Empat ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sepakat melaporkan seorang oknum legislator yang diduga memalsukan tanda tangan mereka.

Ketua Komisi I hingga Komisi IV itu dicatut nama dan parafnya untuk kepentingan pengajuan proposal permohonan bantuan dana kepada Bank Jatim. Nominal yang diajukan bernilai ratusan juta. Padahal, tidak ada satupun dari seluruh anggota komisi yang merasa tanda tangan dan mengajukan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahuryang mewakili dari setiap komisi mengatakan,pencatutan itu sudah sangat merugikan, sebab tidak wajar jika lembaga pemerintah mengajukan proposal pengajuan dana kepada Bank Jatim.

“Makanya kami pikir ini hal yang sangat mencoreng nama baik kami, karena yang dipakai kop suratnya adalah DPRD Pamekasan,”ungkapnyasaat menggelar konferensi pers diruang Komisi IV dengan seluruh ketua komisi lainnya, Kamis (8/7/2020).

Kronologisterungkapnya perkara itu, diawali dari informasiKetua DPRD Pamekasan Fathorrahman yang ditanya pegawai Bank Jatim perihal proposal tersebut. Dalam proposal tersebut, seluruh ketua dan anggota komisi di DPRD Pamekasan menjadi kepanitiaan untuk kegiatan penanganan warga terdampak Covid-19.

“Kami beberapa waktu lalu dipanggil ketua DPRD dan saat itu nada bicaranya langsung tinggi, dalam artian sejak menjabat, tidak pernah mengajukan dana kepada siapapun untuk penanganan Covid-19,”ujarnya.

Setelah mengetahui ada pencatutan nama itu, dia dan beberapa anggota dewan lainnya menelusuri asal muasal proposal itu. Hasil penelusurannya, mencurigai bahwa pembuatnya adalah salah satu oknum anggota DPRD Pamekasan.

Setelah kecurigaannya menguat, seluruh ketua komisi yang diwakili Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Sahur sepakat melaporkan oknum tersebut ke Badan Kehormatan DPRD Paemkasan (BKD).

“Kami sudah rapat dengan semua ketua komisi, dengan mendapatkan kesimpulan apa yang dilakukan oknum itu akan dilaporkan kepada badan kehormatan,”ungkapnya.

Nominal yang diajukan dalam proposal itu bervariasi, Komisi IV ditulis mengajukan senilai Rp25.240.000 di tahap pertama, kedua senilai Rp16.250.000. Sedangkan untuk Komisi I di tahap pertama meminta Rp17.574.000 dan Rp18.600.000 di tahap kedua.

Komisi III ditulis meminta Rp25.600.000 di tahap pertama dan Rp19.000.000 di tahap kedua.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan bahwa seluruh perwakilan komisi tersebut sudah sepakat agar ada tindakan tegas.

“Kami memasrahkan semuanya kepada ketua komisi, silakan untuk dirembuk bareng langkah berikutnya, kalau dilaporkan ke BK ya silakan, kalau bisa ditolerir ya silakan,”terangnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK)DPRD Pamekasan Khusnul Hidayat, setelah ditemui Kabar Madura diruangnnya membenarkan sudah menerima laporan perihal proposal bodong itu, namun dibicarakan lebih detail dengan anggotanya untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Sebentar kami bincangkan dulu dengan anggota yang lainnya,”singkatnya. (rul/waw)

Komentar

News Feed