Oktober, Belasan Desa di Pamekasan Tanpa Kades

News51 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Masa jabatan pimpinan tingkat desa atau kepala desa (kades) di 13 desa akan berakhir pada 9 Oktober  mendatang. Namun tidak akan ada pemilihan kades serentak dengan pertimbangan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Pamekasan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Fendi Hermawan, Minggu (1/10/2023).

Dia mengaku, meski tidak ada pemilihan kades jabatan akan di tingkat desa akan diambil alih oleh pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Sebab sesuai regulasi, kekosongan pemerintahan desa dan yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan yakni bupati atau saat ini penjabat bupati. Sebab bupati dan wakil bupati (Wabup) sudah purna tugas. Bahkan, pengisian pimpinan tingkat desa merupakan hak prerogatif bupati dan harus dari unsur ASN.

“Artinya, tidak ada persyaratan yang mengatur tentang status kepangkatan dari PJ kades, yang jelas pada 2023 ini ada 13 PJ kades yang akan ditunjuk baru, selebihnya dua PJ kades yang memang gagal melaksanakan Pilkades serentak tahun 2012 kemarin,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Baca Juga:  Pencairan dan Laporan Penggunaan DD di Pamekasan Diliputi Banyak Masalah

Pihaknya menuturkan, tugas penjabat kades akan disesuaikan dengan terpilihnya kades baru, semisal pelaksanaan pilkades serentak tahun 2024 maupun 2015 mendatang. Secara umum, masa jabatan Pj kades akan  berlangsung hingga pelantikan kades baru. Sedangkan sistem peganti kades melalui penunjukan bupati dengan beberapa pertimbangan maupun aspirasi maupun masukan tokoh masyarakat, camat dan lainnya. Dengan demikian, dari beberapa masukan nantinya bupati bisa memutuskan.

“Untuk proses penunjukan PJ kades  belum ada progress. Tetapi, porsi kebijakan  PJ kades sama halnya dengan kades definitif, baik mengenai penganggaran, maupun proses pembangunan desa,” tuturnya.

Baca Juga:  Mayoritas Perangkat Desa di Pamekasan Abaikan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *