Optimalisasi Sensus Pertanian 2023


Optimalisasi Sensus Pertanian 2023

Oleh: Rhyke C. Novita*) 

“Secara global, dunia saat ini sedang menghadapi krisis pangan dan energi”

Pertemuan G20 Join Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) di Washington D.C. pada tanggal 11 Oktober 2022 lalu mengumpulkan beberapa pendapat dari berbagai pihak. Salah satunya pernyataan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin, yang menyebutkan pemulihan sistem pangan global, investasi berkelanjutan, dan peningkatan transfer teknologi merupakan tiga hal yang menjadi stimulus penguat sistem pangan. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan jika melihat dari kondisi lapangan saat ini pertanian di Indonesia masih menitikberatkan level kecil. Orientasinya masih belum memberikan ruang ekonomi yang optimal bersamaan dengan potensi yang ada (Kementerian Pertanian, 2022). Berdasarkan hal tersebut, isu mengenai pertanian kembali menjadi pembahasan bersama. Urgensi dari pertanian juga kian tampak jika dilihat dari beberapa permasalahan dan potensi yang ada saat ini. 

Jika melihat sisi Produk Domestik Bruto (PDB), pertanian merupakan sektor penopang terbesar kedua perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 13.28% (Kusnandar, 2022). Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara agraris. Fakta lain juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen utama global pada komoditas pertanian strategis. Komoditas pertanian yang diekspor diantaranya karet, sawit, kakao, dan kopi dan menjadi produk ekspor andalan. Tentunya potensi ini harus segera mendapatkan perhatian berupa implementasi dari tiga fokus pertanian saat ini, hasil dari pertemuan G20, yaitu pemulihan sistem pangan global, investasi berkelanjutan, dan peningkatan transfer teknologi. Penentuan tindakan berupa kebijakan ke depannya harus didasarkan pada fakta lapangan sehingga mampu menjawab isu strategis secara optimal.

Kementerian Pertanian menyampaikan targetnya di tahun 2045 menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Sehingga yang menjadi perhatian adalah swasembada pangan bersamaan dengan kesejahteraan petani. Petani yang merupakan singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia sudah selayaknya menjadi fokus saat ini dalam sektor pertanian. Upaya pencapaian lumbung pangan dunia juga sudah mulai terlihat dari penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan konsep pertanian food estate yang berbasis industrial. Food estate dengan menggandeng teknologi dan manajemen yang modern telah terlaksana di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mulai digencarkan melalui infrastruktur rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (Kementerian PUPR, 2022). Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Walaupun kendala dari KUR masih terasa karena banyaknya petani kecil yang belum memenuhi ketentuan administrasi perbankan. Kendala ini mengakibatkan penyaluran KUR tidak menyeluruh hingga ke petani kecil. Lantas apakah ini hanya peran dari pemerintah menjadi pertanyaan. Tentu saja kemajuan pertanian menjadi tanggung jawab semua lini masyarakat. Sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk menghasilkan kebijakan serta output yang optimal. 

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Margo Yuwono, secara global saat ini sedang menghadapi kondisi krisis pangan dan energi. Jika dalam menghadapi permasalahan ini masih menitikberatkan beberapa kelemahan pada usaha tani yang berskala kecil, modal masih terbatas, teknologi yang belum maksimal, pertanian musiman, target pasar lokal, serta rendahnya akses kredit, tentu akan berakibat pada kerugian tani. Hal ini kembali tentu akan bertentangan dengan sektor pertanian yang dapat berperan meredam dampak krisis. Sedangkan dalam meredam dampak krisis, sektor pertanian harus menjadi buffer ekonomi. Buffer ekonomi diartikan sebagai lembaga penyangga yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi salah satunya krisis pangan. Dengan demikian, pertanian harapannya dapat menjadi solusi dari ancaman krisis pangan.

Sistem pangan nasional sebaiknya bergerak secara kolaboratif mencakup produksi pangan yang berkualitas, lingkungan kondusif, stabilitas akses pangan, dan efisiensi distribusi pangan. Sehingga dalam perkembangan pertanian berkelanjutan terintegrasi dari hulu ke hilir. Hasil yang didapatkan juga secara optimal pada pemenuhan pangan dalam negeri maupun orientasi ekspor. Fakta-fakta yang dimulai dari permasalahan, potensi, dan juga kesinambungan terhadap pembentukan kebijakan menjadi dasar urgensi ST2023 dalam menjawab upaya transformasi sistem pertanian dan pangan nasional (Pemkot Malang, 2022). 

Pendekatan bottom up kemudian dilakukan guna mengetahui dasar kebijakan yang tepat. Pendekatan ini dilakukan dimulai dari lini terbawah yaitu masyarakat untuk kemudian mengerucut menuju lini atas yaitu pemerintah. Hasil dari pendekatan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan oleh pemerintah. Pernyataan ini kemudian didukung dengan momentum Sensus Pertanian (ST) 2023 yang memiliki kaitannya dengan sistem pangan. Data yang menyeluruh mencakup rumah tangga maupun perusahaan pertanian pun harapannya dapat menjawab isu strategis secara lebih faktual sesuai kondisi lapang. Sehingga nantinya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang pertanian dapat terdata. Data pokok pertanian nasional, petani gurem, indikator SDGs pertanian, small scale food producer, dan juga data geospasial menjadi output dari ST2023. Sehingga nantinya, kebijakan yang didasarkan pada ST2023 secara tepat menjadi dasar kebijakan yang aktual. Mengingat ST sebelumnya dilakukan pada sepuluh tahun lalu. 

Pernyataan Indonesia adalah negara agraris semakin menekankan peran semua lini masyarakat untuk turut serta dalam pengoptimalan sektor pertanian. Penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRR) atas sistem pertanian-pangan tangguh dan swasembada beras 2019-2021 menjadi contoh potensi nyata pertanian Indonesia. Tetapi kebijakan ke depannya perlu kembali pada kondisi lapangan terkini. Tidak semua pihak secara sadar dan aktif akan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil penelitian, temuan, dan prestasi dari akademisi juga perlu pemahaman yang meluas dan menyeluruh. Pemberlakuan petani bukan sebagai alat pencapai swasembada nasional tetapi harus bergeser pada fokus kesejahteraan petani. Pendekatan produk hukum pun sudah selayaknya memiliki kesadaran pada petani kecil. 

ST2023 diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyentuh lini masyarakat pertanian dan menjembatani dengan peran pemerintah sesuai dengan fokus mengembangkan potensi pertanian hasil dari pertemuan G20. Pernyataan tersebut didukung dari hasil ST2023 yang menyajikan data perubahan struktur pertanian secara aktual. Hasil tersebut dapat menjadi dasar transformasi pertanian. Sehingga nantinya tidak hanya swasembada tetapi juga lumbung pangan dunia dapat tercapai.

*) Statistisi pada BPS Kota Malang