oleh

PA dan KPA ADK Sembunyikan Data Kontrak, Komisi I Sambangi Kantor Kecamatan Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Rapat pembahasan realisasi program Alokasi Dana Keluarahan (ADK) tahun 2019, yang diadakan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dengan melibatkan Camat Sampang, semua lurah, inspektorat, belum menemukan solusi terkait polemik realisasi ADK.

Rapat yang digelar Kamis (16/1/2020), di ruang besar Komisi DPRD Sampang itu, sempat dipending lantaran Camat Sampang selaku Pengguna Anggaran (PA), serta semua lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program ADK tersebut, tidak membawa data-data yang berkaitan dengan ADK, meliputi kontrak kerja, SPM dan SP, hanya membawa data lokasi pengerjaan.

Sayangnya, PA dan KPA ADK tersebut tidak datang kembali untuk melanjutkan rapat dengan para wakil rakyat itu. Alhasil, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sampang, terpaksa mendatangi langsung kantor kecamatan untuk mengklarifisi dan meminta data kontrak terkait ADK. Namun PA tidak bisa menunjukkan atau minimal memperlihatkan data yang dimaksud.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adzima mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kantor Kecamatan Sampang, untuk memastikan ketidakhadiran di rapat lanjutan, setelah di pending sebelumnya.

Padahal, pihaknya hanya ingin meminta atau melihat data-data ADK seperti kontrak, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun saying, PA tenggan menunjukkan data yang diminta para wakil rakyat itu.

“Kami selaku dewan mempunyai tugas untuk controlling, terlebih camat ini adalah mitra kerja kita, tapi kami minta data kontrak ADK tidak dikasih. Camatnya malah beralasan mau minta izin ke pimpinan dulu,” sesalnya.

Sekertaris Komisi I DPRD Sampang H. Auliya Rahman menegaskan, tidak hanya tidak kooperatif, pihaknya menyebut camat dan lurah kurang menghargai fungsi legislatif. Sebab, baik camat dan lurah sudah dua kali tidak memenuhi panggilan DPRD. Sehingga polemik terkait realisasi ADK tak kunjung menemui titik terangnya, terlebih saat ini data-data terkait ADK yang diminta oleh dewan terkesan sengaja disembunyikan.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, ada sebanyak 13 titik pengerjaan ADK di wilayah itu, dilakukan pemantauan dan terdapat temuan, karena kualitas pembangunan tidak sesuai harapan, salah satu contoh di Jalan Imam Ghazali, pengerjaan saluran beton air yang terindikasi tidak sesuai regulasi.

“Pembahasan polemik ADK ini harus dipending karena camat dan lurah tidak membawa data lengkap seperti kontrak kerja, SPJ maupun RAB, setelah didatangi ke kantor camat masih belum dikasih juga,” kesalnya.

Sambung dia, hingga saat ini sudah terdapat dua laporan yang masuk ke meja DPRD terkait realisasi ADK, adapun poin-poin yang disampaikan dalam laporan yang dilayangkan oleh masyarakat itu, yakni dugaan adanya kejanggalan realisasi ADK tahun anggaran 2019, bahkan pihaknya mengaku sudah menyaksikan sendiri saat sidak ke sejumlah lokasi.

“Informasinya, saat ini pelapor berencana akan melaporkan polemik ADK ini ke ranah KPK, sebelumnya pelapor sudah melakukan berkonsultasi dengan BPK Jatim, dan realisasi ADK 2019 ini sudah memenuhi unsur untuk dilaporkan ke KPK,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Sampang Yudhi Adidarta mengklarifikasi ketidakhadirannya pada rapat lanjutan itu. Dirinya berdalih, tidak bisa memberikan permintaan Komisi I DPRD Sampang, lantaran pihaknya pihaknya harus meminta izin dan koordinasi dengan pimpinan yakni, Asisten I hingga Sekda Sampang.

“Kami tidak bisa memberikan data-data yang diminta oleh dewan ini. Kami masih menunggu perintah pimpinan, karena data-data ADK ini, belum diaudit oleh inspektorat, makanya belum bisa dikasih,” pungkasnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed