oleh

PAD Pajak Kendaraan Bermotor di Sumenep Lampaui Target

Kabarmadura.id/Sumenep-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak kendaraan bermotor di Sumenep senilai Rp48,5 miliar, sementara capaian saat ini mencapai Rp48,611 miliar. Hal tersebut mencakup perpanjangan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda umum kendaraan (STNK).

Hal tersebut diungkapkan Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sumenep Abdur Rakhman. Menurutnya, PAD sudah melamapui target yang telah ditetapkan. Hal ini semakin banyak masyarakat yang sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dijelaskan, dalam satu bulan, masyarakat yang mendatangi Samsat kurang lebih mencapai 500 orang.

“Mudah-mudahan akhir tahun nanti PAD kendaraan bermotor bertambah, dengan begitu akan menambah pendapatan pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep,” ujarnya.

Abdur menambahkan, pihaknya akan mengadakan evaluasi ke depan. Tujunnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan inovasi yang telah dilakukan selama 2019, sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi untuk menyusun rencana kegiatan di tahun mendatang.

“Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Insyaallah sampai akhir tahun 2019, target yang ditetapkan dan akan lebih banyak terlampaui,” tukasnya.

Pihaknya juga optimistis target PAD 2019 terlampaui, karena hingga akhir November, pendapatan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah melebihi target. Hingga saat ini sudah mengambil ancang-ancang, salah satunya ialah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan 40 titik lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Selain itu, kami sudah melakukan Samsat keliling untuk mempermudah masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Faisal Muhlis menyatakan, semua kendaraan bermotor wajib diperpanjang sesuai aturan yang berlaku. Sebab, jika tidak diperpanjang akan beresiko salah satunya, ditilang polisi dan resiko lainnya.

Selain itu, akan menambah kerugian pada negara dan akan mengancam pada PAD yang ditentukan pemerintah. Harapannya, semua masyarakat tetap eksis dalam melakukan perpanjangan kendaraan bermotor.

“Semua masyarakat Sumenep yang mempunyai kendaraan bermotor wajib melakukan perpanjangan,” pungkasnya. (imd/pai)

 

 

 

Komentar

News Feed