PAD Retribusi Tower Provider Stagnan

  • Whatsapp
STAGNAN: Target PAD retribusi tower provider masih stagnan.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan, yang bersumber dari retribusi tower perusahaan provider masih stagnan. Padahal, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat, mampu mencapai target retribusi dari keberadaan perusahaan provider berupa tower tersebut.

Kepala Diskominfo Pamekasan M. Bahrun mengatakan, tahun ini target retribusi tower senilai Rp800 juta. Jumlah itu masih sama dengan target PAD tower pada tahun 2018 lalu. Diungkapkannya, ada sebanyak 170 yang terdata oleh instansinya, hanya saja, dari jumlah itu, teradapat satu tower yang tak jelas keberadaan izinnya.

Menyikapi target PAD yang stagnan. Bahrun berdalih, pihaknya mengukur target PAD sesuai regulasi, baik berupa peraturan bupati (perbup) hingga peraturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

“Ada 170 tower beroperasi di Pamekasan yang hal itu yang ditarik retribusinya. Uang itu langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui diskominfo,” katanya, Kamis, (27/7)

Dikatakannya, penarikan retribusi terhadap keberadaan tower di Pamekasan baru dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Penarikan retribusi itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus tarif menara telekomunikasi pada tahun 2015.

Bahrun mengatakan, penarikan retribusi terhadap tower tergantung pada ketinggian dan letak tower. Pihaknya mengklaim, selalu bersikap tegas terhadap perusahaan provider yang tidak taat membayar pajak retribusi. Menurutnya, jika terdapat tower yang tidak berizin dan tidak taat pajak, pihaknya langsung melakukan pemutusan aliran listrik ke tower tersebut.

“Koordinasi itu sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto menyampaikan, target PAD perusahaan provider harus ditingkatkan. Sebagaimana perusahaan bonavit, setiap tahun harus selalu ada tambahan omset.

Andi mengatakan, peningkatan PAD dari sektor retribusi tower sangat mendukung untuk kas daerah. Dengan bertambahnya PAD itu, diharapkan juga mampu mendukung program serta sarana dan prasaran pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Jika tahun 2019 bisa mencapai Rp800 juta, harusnya tahun selanjutnya meningkat,” ujarnya.¬†(imh/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *