Padankan DPT dan DP4, KPU Respon Cepat Amanat MK

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang merespon secara cepat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamanatkan pemungutuan suara ulang (PSU) Pemilukada Sampang 2018.

Teranyar, KPU Sampang bersama KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan Bawaslu RI melakukan koordinasi tentang hasil sinkronisasi/pemadanan DPT Pemilukada 2018 dengan DP4 sebagai bahan perbaikan DPT.

“Sejak adanya putusan MK, KPU Kabupaten Sampang langsung melaporkan kepada KPU provinsi dan melakukan koordinasi dan mengidentifikasi segala kebutuhan, dan selanjutnya menghadap ke KPU RI untuk melaporkan kondisi yang ada di Kabupaten Sampang,” kata Rochani, komisioner KPU Jatim dalam lawatanya, Senin (24/9).

Atas dasar koordinasi tersebut, pihaknya langsung merumuskan proses dan pelaksanaan PSU yang akan datang. Dalam tahapan tersebut, salah satunya mengatur bagaimana proses perbaikan DPT berdasarkan amar putusan MK.

“Nah, saat ini kami sedang melakukan langkah sinkronisasi data antara DPT Pemilukada 2018 dengan mempedomani DP4, nantinya akan ketahuan warga yang masuk DPT dan warga yang masuk dalam DP4, bahkan akan diketahui manakala ada warga yang tidak masuk di antara keduaya,” tegasnya.

“Sehingga kondisi ini menjadi PR bersama bagi kami untuk melakukan validasi baik menggunakan aplikasi maupun dengan pemuktahiran data dilapangan,” timpal Rochani.

Dijelaskannya, proses pengerjaan berbaikan DPT tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara semata, namun menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berperan aktif dalam melakukan pencermatan uji publik yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Adanya uji publik ini jelas untuk menampung kritik dan saran serta partisipasi masyarakat, sehingga nanti ada masukan dari masyarakat terutama tim kampanye dan semua pihak terkait,” jelas dia.

“Ayo kita uji data kita, apa yang telah dirumuskan KPU dan yang menjadi temua dari tim kampanye, mari kita sandingkan bersama untuk mendapatkan kapastikan hak pihih warga,” pungkas. (awe/sam/km)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *