oleh

Padat Karya Tidak Ampuh Kurangi Pengangguran

Kabarmadura.id/SAMPANG-Realisai dana desa (DD) di Kabupaten Sampang, mengharuskan setiap desa menggunakan metode padat karya. Yakni melibatkan warga lokal sebagai pelaksana pembanguan. Namun kenyataanya, padat karya itu tidak terbukti menekan tingginya angka pengguran, khususnya di wilayah pedesaan.

Padahal bertujuan untuk menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran. Namun selama beberapa tahun terakhir, angka pengangguran cenderung stagnan, belum ada penurunan signifikan. Selain itu, serapan tenaga kerja di wilayah pedesaan sangat rendah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, jumlah penduduk usia kerja mencapai 691.938 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pengangguran sebanyak 11.834, perincian laki-laki 8.841, perempuan 2.993 jiwa. Semua penduduk yang pengangguran itu tersebar di wilayah pedesaan 8.507 dan perkotaan 3.327 jiwa.

“Meskipun sudah ada program padat karya, beberapa dekade ini, angka pengangguran, utamanya di pedesaan tetap tinggi, sulit ditekan,” kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Agus Sumarso.

Menurut dia, tingginya angka pengangguran disebabkan beberapa faktor, di antaranya, minimnya lapangan kerja, setiap perusahan atau badan usaha hanya mampu menyerap tenaga kerja sangat sedikit. Setiap tahun, penyerapan tenaga kerja dari semua segmen hanya berkisar 750 jiwa, sementara penduduk usia kerja turus bertambah.

“Kami kira, program padat karya ini belum berdampak sama sekali dalam menekan angka penggangguran, buktinya, penggangguran sampai saat ini tetap tinggi, bahkan setiap tahun cenderung meningkat,”bebernya.

Kepala Bidang (Bidang) Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Suhanto juga tidak menampik, bahwa program padat karya belum berdampak menekan angka penggangguran.

Pasalnya, program itu hanya bersifat kondisional. Yakni melibatkan warga lokal saat ada pembangunan jalan dan sebagainya. Anggaran kegiatannya bersumber dari dana desa di setiap desa. Program tersebut berbasis swakelola.

Pemerintah desa wajib melibatkan warga desa dalam melaksanakan pembangunan di desa, harapannya ada penyerapan tenanga kerja dan dapat menekan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan.

“Padat karya ini belum bisa menekan angka penggangguran, setidaknya bisa mendorong peningkatan perekonomaian di desa,”ucapnya.

Suhanto menjelaskan, pemerintah desa harus mengalokasikan DD minimal 20 persen dari total anggaran untuk merealisasikan program padat karya. Pemerintah desa wajib memberikan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja di setiap desa.

Implementasi program padat karya tersebut dibutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah desa dan elemen masyarakat. Dengan demikian, pihaknya berharap, program padat karya itu, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, memilimalisir tingkat kesenjangan dan mensejahterakan masyarakat.

“Kami sangat yakin, sudah banyak warga desa yang merasakan manfaat program padat karya ini, meskipun belum berhasil menekan angka penggangguran di desa, tapi setidaknya warga sudah terbantu,” tukasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed