oleh

Paguyuban Petani Sumenep Tolak Tambang Fosfat

KABARMADURA.ID, SUMENEP, GAPURA-Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan fosfat terus bermunculan. Kali ini dari Paguyuban Tani Tolak Eksploitasi Tanah (Patot). Mereka tengah getol menyatakan penolakan terhadap rencana tambang fosfat.

Koordinator Patot Kuraisi mengatakan, bersama teman-temannya kini akan terus melakukan penyadaran kepada masyarakat, untuk untuk terus mengkonsolidir gerakan perlawanan.

Mafhum diketahui, dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Nomor 12 tahun 2013 – 2033, Gapura masuk dalam list lokasi proyek tambang fosfat. Atas dasar inilah, Patot yang sebagian besar dari Kecamatan Gapura kini terus berjuang untuk melakukan perlawanan.

“Saya dan teman-teman di Patot dari kemarin melakukan penyadaran pada Masyarakat. Keliling dari masjid ke masjid,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon.

Pria asal Gapura ini menegaskan, bersama teman-temannya akan terus berjuang untuk terus melakukan penolakan terhadap tambang fosfat. Diakuinya selama ini masyarakat memang belum tahu betul apa itu fosfat dan apa dampak-dampaknya ketika proyek pertambangan ini nanti benar-benar digarap.

”Kami yakin gerakan ini nanti akan mampu menggerakan masyarakat untuk melakukan perlawanan. Terutama dalam menggagalkan tambang fosfat,’ tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa selama ini, ada beberapa pihak yang berusaha mencibir, bahwa gerakannya hanya sebatas omong kosong. Hanya wacana. Hanya berani bicara tapi tidak mampu mewujudkan apa yang dibicarakan.

“Kadang ada yang memang mencibir kita, no action talk only. Ya gak apa-apa, yang penting generasi kita terselamatkan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nur Wahyudi mengatakan, penambahan titik tambang fosfat merupakan usulan masyarakat. Tetapi akan ada revisi terkait perda tersebut jika ada evaluasi.

Yayak akan mencari alternatif agar ada jalan tengah, sebab ketika pasal 40 ayat 2 itu sudah menjadi perda maka tidak serta merta langsung bisa dihapus begitu saja, melainkan ada tahapan atau proses-prosesnya.

“Ini menjadi masukan, tetapi kami tidak bisa menjawab sekarang, misalnya harus menghapus pasal tersebut. Karena itu sudah perda, berarti harus ada proses apakah akan dihapus atau disesuaikan,” tanggap Yayak. (km62/mam)

Komentar

News Feed