Pakar Pariwisata Madura Usulkan Pembentukan BUMD Pariwisata di Pamekasan

(FOTO: KM/ALI WAFA) TAWARKAN TATA KELOLA BARU: Sistem pengelolaan wisata di Pamekasan dinilai belum maksimal. Salah satu pakar pariwisata Madura  A. Faidlal Rahman mengusulkan pengelolaan melalui BUMD pariwisata.

KABARMADURA.ID | PAMAKASAN -Perkembangan sektor wisata di Pamekasan disoroti sejumlah pihak. Salah satunya oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Wardatus Sarifah. Politisi Partai Nasdem itu menilai, pembangunan infrastruktur penunjang wisata harus ditingkatkan. Sebab menurutnya, wisatawan akan mengalami kebosanan jika infrastruktur tidak ditingkatkan.

Selain itu,  ia juga mengungkapkan, peningkatan sarana prasarana juga bisa menjadi dasar untuk meningkatkan tarif retribusi wisata. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, ia mengungkapkan, pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 menurun.

“Saat pendapatan kita menurun, kita harus menggenjot lagi peningkatan PAD. Wisata menjadi salah satu sektor sumber PAD,” ucap Wardah.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, pandangan lain datang dari Pakar Muda Pariwisata Madura, A. Faidlal Rahman. Menurut dosen Pariwisata dan Perhotelan Universitas Brawijaya Malang itu, Pamekasan harus mengubah sistem pengelolaan wisata. Pria yang akrab dipanggil Faid itu menyarankan agar wisata di Pamekasan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus bergerak di bidang wisata.

“Pariwisata merupakan salah satu sektor usaha yang menuntut fleksibilitas yang tinggi. Jika wisata dikelola oleh BUMD, maka pengelolaan akan lebih fleksibel,” ucap tenaga ahli Bupati Sumenep bidang pariwisata itu.

Faid menambahkan, fleksibilitas yang dimaksud tidak hanya dalam manajemen, tetapi juga dalam anggaran. Jika wisata dikelola oleh BUMD, maka BUMD bisa berinovasi melalui kerja sama dengan sejumlah investor untuk peningkatan infrastruktur pariwisata. Tidak hanya itu, dari segi sumber daya manusia (SDM) juga akan lebih fleksibel.

“Seperti Ancol. Itu yang mengelola bukan Pemda, tapi BUMD. Dengan begitu, pengembangannya akan lebih cepat,” tambah tenaga ahli Wali Kota Malang itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Tinggalkan Balasan