Pamekasan Belum Terbebas dari Anak Putus Sekolah

  • Whatsapp
BUTUH: Jaminan pendidikan bagi anak belum seratus persen. Masih ada anak yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Pamekasan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya terbebas dari angka putus sekolah. Kondisi itu tidak terlepas dari kondisi sosial di wilayah yang sempat menyandang predikat Kabupaten Pendidikan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moh Tarsun, mengaku bahwa wilayahnya belum seratus persen terbebas dari angka putus sekolah. Kendati demikian, dirinya mengklaim, tren putus sekolah sudah mengalami penurunan yang signifikan.

Diungkapkannya, dari data 767 lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) di Pamekasan, rata-rata lulusannya sebanyak 15 ribu siswa per tahun. Masih terdapat sekitar 0,001 persen dari total jumlah anak usia sekolah tingkat SD yang tidak duduk di bangku sekolah.

“Kalau putus sekolah masih ada, tapi angkanya sangat sedikit, hanya kisaran 0,001 persen dari usia anak sekolah,” katanya Rabu (13/3)

Lebih lanjut Tarsun mengatakan, prosentase 0,001 persen angka putus sekolah itu, mayoritas dipengaruhi kondisi sosial dan lingkungan anak. Dia mengatakan, berdasarkan data statistik di instansinya, setiap 15 ribu dari jumlah lulusan sekolah dasar itu, terdapat sekitar 2 persen dari jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya.

Diakuinya, angka anak putus sekolah didominasi oleh anak di atas usia 12 tahun yang tidak bersekolah karena keterbatasan ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat tempat tinggal anak tersebut.

“Untuk anak usia 12-15 tahun masih ada sekitar 1,6 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu persoalan yang harus segera dipecahkan agar Pamekasan terbebas dari angka putus sekolah.

Dia mengatakan, legislatif saat ini tengah fokus menggodok regulasi yang secara khusus akan menjamin kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah. Sebab, selama ini, masih banyak anak yang harus mengalami putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

Harun mengatakan, regulasi itu nantinya akan mengatur kebijakan pemerintah untuk peduli dan memberdayakan fakir miskin dan anak terlantar. Di samping itu, regulasi itu juga untuk menjamin kesejahteraan bagi fakir miskin. Diyakini, perda itu akan membantu Dinas Pendidikan dalam memutus rantai putus sekolah. Terlebih, upaya itu saat ini sedang dilakukan.

“Pamekasan butuh perda itu untuk menjamin kebutuhan pendidikan bagi anak terlantar,” tandasnya. (pin/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *