Pamekasan Luput dari Prioritas Pemprov, Sungai Biang Banjir Tidak Dinormalisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MIRIP TANGGUL: Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Semajid mulai khawatirkan banjir lagi, sementara Pemprov Jatim belum mempriorotaskan penyelesaiannya.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Belakangan ini, Pamekasan sering dilanda hujan dengan frekuensi kerap. Masyarakat mulai khawatir. Utamanya yang tinggal di sekitar sungai. Pengalaman sebelumnya, kondisi itu menyebabkan air sungai meluap.

Koordinantor Sungai Watch Pamekasan (SWP) Jatim juga khawatir Pamekasan kembali banjir. Sebab beberapa sungai mengalami sedimentasi tinggi. Sementara, hingga kini sungai belum dikeruk.

Menurut Jatim, kondisi sungai di Pamekasan sangat memperihatinkan. Yang terparah di Sungai Semajid. Utamanya di titik pertemuan tiga sungai; Sungai Jombang, Sungai Kelowang dan Sungai Lembung Bunter.

“Seperti tahun kemarin, Sungai Semajid meluap hingga membanjiri perumahan warga di Kelurahan Patemon,” ucap Jatim.

Sungai sepanjang 77 kilometer itu kewenangan Pemerintah Provinsi (Pempriov) Jawa Timur (Jatim). Namun kondisi itu belum bisa ditangani tahun ini. Pempriov Jatim belum belum memprogramkan penanganan banjirnya. Tidak ada rencana normalisasi. Untuk wilayah Madura, Pemprov Jatim masih memprioritaskan wilayah Sampang yang setiap tahun kebanjiran.

“Tapi kami coba MoU dengan pemprov. Jika mau, kami bisa keruk Sungai Semajid, namun alat-alatnya dari pemprov. Karena kami tidak punya alat yang cukup,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan, Agus Priambodo.

Dinas PUPR Pamekasan hanya memiliki anggaran Rp800 juta untuk kegiatan normalisasi sungai. Normalisasi itu tidak sampai pada Sungai Semajid. Rencananya  hanya di Sungai Kelowang dan berupa pengerukan.

Bahkan tidak cukup anggaran untuk memasang sift pile di tebing sungai. Sebab, pemasangan satu buah sift pile memakan biaya sekitar Rp10 juta.

Terpisah, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail meminta agar Pemkab Pamekasan melakukan langkah-langkah untuk mendapat bantuan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim untuk kegiatan normalisasi sungai.

“Kalau hanya Rp800 juta paling cuma beberapa meter. Kalau benar-benar ingin mengantisipasi banjir, butuh miliaran,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *