Pamekasan Raih WTP Keenam Beruntun

  • Whatsapp
MENATA PAMEKASAN HEBAT: Pemerintah Kabupaten Pamekasan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam berturut-turut.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN– Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan terbukti sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberi penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPKD Pamekasan. Penghargaan tertinggi yang diberikan Kemenkeu RI terhadap pengelolaan keuangan daerah itu, merupakan kali keenam yang diterima Pemerintah Kabupaten (PEmakb) Pamekasan secara berturut-turut sejak tahun 2014-2019.

Opini WTP pertama kali diperoleh Pemkab Pamekasan pada tahun 2012 silam. Total, hingga saat ini kabupaten yang identik dengan slogan Gerbang Salam itu, telah mengoleksi penghargaan opini WTP atas LKPD sebanyak enam kali.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh  Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo kepada Wakil Bupati Pamekasan Raja’e di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10).

Wabup Raja’e menuturkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak. Mulai dari jajaran pemerintahan (eksekutif) maupun peran serta legeslatif (DPRD) sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi legilasi dengan baik.

Oleh karena itu, mantan kepala Des Bujur Barat itu menegaskan, komitmen Pemkab Pamekasan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Bagi saya WTP ini merupakan suatu keharusan bagi setiap pemerintah daerah, ungkapnya.

Meski telah meraih penghargaan keenam kali secara berturut-turut, pasangan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam itu lantas tidak jumawa. Dirinya menilai, masih banyak hal yang mesti diperbaiki lagi. Salah satunya terkait catatan pengelolaan asset daerah.

Oleh sebab itu, ia berharap peran penting pengawas internal dengan memaksimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Guna menjaga akuntabilitas pemkab dalam menggunakan dana anggaran.

“Fungsi dari pengawas internal harus ditingkatkan, karena kita menginginkan clean adan government,” pinta Wabup Raja’e. (fer/waw/adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *