oleh

Pancasila Dan Globalisasi

Oleh: Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

Selain disebabkan transformasi rezim politik, rupanya gerakan transnasional di Indonesia juga distimulus oleh gejala globalisasi. (Zuly Qodir, 2014). Revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi membawa distansiasi (time-space distanciation) sekaligus pemadatan ruang waktu (time-space compression) yang merobohkan batas-batas ruang dan waktu konvensional. Marshall McLuhan dalam bukunya yang berjudul “Understanding Media: Extension of A Man”, bahkan menganalogikan dunia menjadi sebuah desa yang sangat besar. Dia mengistilahkannya dengan “global village”. (https://www.nalarsehat.com/2017/06/18/dunia-a-politik-sintesa-globalisasi-dan-radikalisme/). Oleh karena itu, sebagai sebuah proses, globalisasi telah memberi pengaruh terhadap interaksi antar individu, dan bahkan Negara. (Joko Purnomo, Irza Khurun’in, dan Raissa Ardianti, 2017).

Dengan berlalunya perang dingin, dua ekstrem fundamentalisme menebar ancaman baru bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan, yaitu fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Keduanya merupakan dua sisi koin yang sama bernama “globalisme triumphalis”, yang berlomba menaklukan jengkal dunia hidup atas dasar hegemoni penunggalan agama dan pasar. Kedua jenis fundamentalisme ini membonceng arus globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya. Situasi demikian memungkinkan keduanya menjelma menjadi fenomena yang serba hadir, yang dapat merusak tatanan perikemanusiaan dan perikebangsaan. (Yudi Latif. 2016).

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, telah mengidentifikasi bahwa ada 12 golongan yang menjadi musuh dari “Revolusi Pancasila”. Diantaranya adalah unsur-unsur fundamentalisme (ektremisme dan radikalisme) keagamaan. Lainnya bisa disebutkan misalnya: (1). Unsur-unsur anti dan kontrarevolusi (Pancasila) dalam partai dan lembaga politik; (2). Kekuatan-kekuatan kapitalisme domestic dan internasional yang eksploitatif dan menyengsarakan rakyat (kapitalisme hitam); (3). Unsur-unsur komprador (proxy) dari kapitalisme hitam; (4). Unsur-unsur pro-neoliberalisme dalam dunia akademik; (5). Unsur-unsur kleptokrasi dan pemburu rente dalam birokrasi; (6). Unsur-unsur anti dan kontra persatuan, yang lebih mengedepankan kepentingan perseorangan dan golongan; (7). Unsur-unsur pelaku budaya dan media yang mempromosikan nilai-nilai materialism, banalisme, non-egaliter, dan nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional; (8). Fundamentalisme pasar; (9). Fundamentalisme sekuler anti-agama; (10). Golongan-golongan konservatif dan pro-asing yang anti Pancasila; (11). Golongan oportunis. (Yudi Latif, 2015).

Globalisme melahirkan integrisme (semacam sekte-sekte ekstrem), yang digambarkan dengan sangat bagus oleh Erich Fromm dengan bukunya ‘Escape from Freedom.’ Demokrasi membutuhkan individu-individu yang bebas, dan memiliki kesadaran masyarakat (solidaritas). Sementara globalisasi dengan kecanggihan informasi-tehnologi menjadikan atomisiasi individu. Lihatlah Ipod, Tablet, WAG dll. “Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh….katanya”. Solidaritas sudah tercerai berai. Juga konsumerisme yang disediakan oleh era teknologi-informasi dan globalisasi. (https://www.nalarsehat.com/2017/06/18/dunia-a-politik-sintesa-globalisasi-dan-radikalisme/).

Di saat yang sama, terorisme dan radikalisme semakin mudah masuk ke semua negara termasuk Indonesia, akibat kemajuan media sosial (medsos) yang tidak terbendung, namun di sisi yang lain kedewasaan dalam menggunakan medsos secara bijaksana belum tersublimasi dalam masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran ‘proxy-war’ di era “an information edge” sekarang ini. (https://news.detik.com/kolom/d-3389853/merajut-kebhinnekaan-dan-menangkal-radikalisme). Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah antibody untuk menangkal radikalisme.

Donny Gahral Adian dalam harian Kompas edisi 14 Januari 2017, yang saya kira menarik untuk dicermati, menulis sebagai berikut: “Demokrasi sebagai teori pilihan sosial niscaya gagap menjawab perkara radikalisme. Dia memerlukan semacam ideologi yang melampaui agregasi suara belaka. Tanpa ideologi, demokrasi gagal mencium malapetaka dalam dirinya. Kita menyaksikan dalam bentang sejarah betapa demokrasi justru melahirkan rezim yang mematikan rahim politiknya sendiri. Demokrasi membutuhkan kaum demokrat sebagai kolektivitas yang militan. Bukan individu atomistik yang terasing satu sama lain. Individualisme, menurut hemat saya, tidak mampu menangkal radikalisme. Sebab, justru di balik kebebasan individu radikalisme sering mendapatkan tempat persembunyiannya. Kolektivitas militan membutuhkan ideologi komunal-terbuka. Dengan kata lain, demokrasi harus diinjeksi oleh sesuatu dari luar dirinya. Pancasila, saya pikir, dapat berfungsi sebagai antibodi bagi demokrasi melawan radikalisme. Pancasila tak lain dan tak bukan adalah komunalisme……

Pancasila adalah weltanschaaung yang digali dan diabstraksi dari keutamaan dan nilai-nilai luhur masyarakat seantero Nusantara. (Halili, Jawa Pos, 3 Juni 2016, hal 4). Dengan kata lain, Pancasila adalah sebuah ideologi yang rumusannya merefleksikan sosiokultural bangsa kita sendiri.

Maka, meminjam istilah Fathurrahman Ghufron, radikalisasi Pancasila itu menjadi urgen dan penting. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sistematis untuk menuju kesana, yakni: pertama, radical in mind, yakni penguatan gagasan dan ide merevitalisasi Pancasila sebagai “semangat pencerahan” supaya dalam setiap sila dalam Pancasila tidak hanya disadari sebagai “asas Negara”, tetapi lebih dari itu juga dapat disikapi kepada “asas agama dan budaya”. Kedua, radical in attitude, yakni menyandarkan sila keberTuhanan sebagai cara melindungi berbagai agama dan kepercayaan, sila kemanusiaan untuk mewujudkan keadaban dan perlindungan terhadap HAM, sila persatuan sebagai komitmen social, sila kerakyatan sebagai basis musyawarah dan mufakat yang mendorong kemaslahatan publik, serta sila keadilan yang merefleksikan adanya pola hubungan yang sederajat dalam rangka melestarikan sikap simbiosis mutualisme yang beradab. Ketiga, radical in action, yakni merumuskan kebijakan aksional bernapas Pancasila yang diperuntukkan kepentingan orang banyak. (Fathurrohman Ghufron, Jawa Pos, 1 Oktober 2015, hal 4).

Sebagai akhir artikel, izinkan saya untuk mengutip pernyataan mantan Presiden Soekarno Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata, “saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, my nationalism is humanity”… Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa… Inilah filosofisch principle yang nomor dua, … Yang boleh saya namakan “internasionalisme”. Tetapi, jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang tidak mau adanya kebangsaan… (Soekarno, 1 Juni 1945).

 

 

Komentar

News Feed