Panitia Tingkat Kabupaten Panggil Saksi Cakades Pamaroh

  • Whatsapp
Massa dari Desa Pamaroh Kecamatan Kadur saat protes terkait dugaan penggelembungan suara usai pelaksanaan pilkades.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur hingga kini masih menuai polemik dan belum menemukan titik akhir. Terbaru, panitia tingkat kabupaten memanggil saksi dari ketiga calon yang ikut dalam pemilihan di desa itu pada Selasa (17/9), sebab persoalan hasil pemilihan tak kunjung jelas arah keputusannya.

Menurut Ketua Pilkades tingkat kabupaten Totok Hartono menyampaikan, pada Jumat lalu dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pamaroh Kecamatan Kadur melakukan konsultasi tekait polemik yang terjadi di desanya. Untuk melengkapi keterangan, dipanggil masing-masing saksi dari ketiga calon di desa tersebut.

Totok juga menjelaskan, keterangan kedua belah pihak itu yang kemudian akan dijadikan bahan petimbangan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah.

Dia juga mengutarakan sampai saat ini masih belum ada keputusan yang diambil mengenai persoalan yang terjadi di desa yang terletak di kecamatan Kadur tersebut.

“ Kami msih belum ada kesimpulan mengenai ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pamekasan Muttaqin mengatakan, sedang berencana meminta keterangan dari para calon kepala desa (cakades).

“Ketiga cakades itu akan dimintai keterangan terkait kronologi persoalan yang terjadi. Keputusan baru bisa disimpulkan apabila dari semua pihak itu tersampaikan,” jelasnya.

Hasil pilkades itu, pemenang dengan calon yang kalah hanya berselisih enam suara. Namun, ditemukan ada selisih di antara surat suara yang terpakai dengan undangan, hingga 18 suara. Hal itulah yang dipersoalkan.

Menurut Muttaqin, jika dikembalikan ke Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015, selisih kurang atau lebih itu, tidak akan mengubah hasil penghitungan.

Namun dia menegaskan, terdapat dua versi dalam perkara yang terjadi di Desa Pamaroh tersebut. Versi pertama, penghitungan telah selesai dilakukan; kedua penghitungan diberhentikan di tengah jalan.

Jika penghitungannya tidak selesai, maka BPD Pamaroh akan melakukan konsultasi dengan panitia kabupaten untuk mencari jalan keluar. Jika penghitungan sudah selesai dilakukan, menjadi tanggung jawab panitia, sehingga yang bisa menggagalkan adalah pengadilan.

 

“Yang bisa memutuskan apakah penghitungan itu sudah sesuai atau tidak adalah pengadilan,” pungkasnya. (rul/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *