Panja Akan Tagih Janji Petronas Hingga Ke Kuala Lumpur

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) SERIUS: Sejumlah pihak berharap Petronas setujui pengelolaan PI sepuluh persen

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Semua pihak terus mendorong agar bisnis to bisnis minyak dan gas bumi (migas) dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltd antara PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) dengan Petronas Carigali terealisasi. Terutama panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang yang berinisiasi mengumpulkan semua pihak terkait pekan lalu.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, pada pekan pertama bulan ini, Petronas Carigali berjanji akan melakukan rapat internal di Kuala Lumpur Malaysia. Terutama soal bisnis migas dengan PJSE. Rapat internal itu diberi waktu selama dua pekan. Sebab pada pekan ketiga akan diadakan pertemuan Petronas dengan Dirjen migas, SKK Migas dan beberapa pihak terkait.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, ditargetkan pada pekan keempat sudah diagendakan pertemuan dengan PJSE untuk membahas bisnis to bisnis. Menuju kesepakatan bersama dalam pengelolaan migas sepuluh persen.

“Beberapa agenda itu sudah janji petronas sendiri kepada kami di depan banyak pihak. Dan kami tagih janji itu untuk mendorong bisnis migas ini segera terealisasi,” ucap Ketua Panja DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin.

Dikatakan, pada pertemuan sebelumnya, SKK Migas, PT. PJSE, PT. PJU, dan PT. GSM dan sejumlah pihak bersepakat bisnis to bisnis ini terealisasi. Mereka mendengarkan langsung pernyataan perwakilan dari Petronas secara daring. Saat ini sudah masuk minggu pertama bulan Februari.

Selama ini, ungkap dia, PT. PJU belum getol melakukan upaya tekanan kepada Petronas. Terbukti dari berbagai upaya malah lebih bersemangat pemerintah daerah. Sehingga, diharapkan, pasca pertemuan kemarin ada komitmen yang jelas antara, PT. GSM, PT. PJU dan PT. PJSE. Sebab, jika bisnis terealisasi semuanya diuntungkan.

“Sudah saatnya ini dikawal secara ketat. Petronas sudah berjanji dan kita akan selalu mengingatkan. Tapi ini harus didorong oleh semua pihak,” katanya.

Dia mengumpamakan, Panja mau membantu seseorang. Tapi yang dibantu tidak mau maka dinilai percuma. Sehingga, pasca pertemuan minggu kemarin diharapkan semua pihak berkomitmen untuk mengawal perkembangan agenda yang sudah disepakati.

Salah satu prospeknya, PJSE bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen. Sehingga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bisa memberikan peluang bisnis kepada PJSE yang merupakan merger dari PT. PJU dan PT. GSM.

Kepala Departemen Operasi SKK Migas (Jabanusa), Indra Zulkarnain menambahkan, jika pihaknya tidak mau kesepakatan bisnis tidak terjadi. Sehingga, pihaknya pun, sesuai regulasi Permen ESDM nomor 37 tahun 2016 tetap mendorong Petronas untuk menyetujui bisnis to bisnis. “Bisnis ini juga menguntungkan ke Petronas. Kami berharap ada kabar baik pasca rapat internal mereka,” katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya peraturan yang baru maka pemerintah daerah berhak mengelola. Dan Petronas layak memberikan peluang. Meskipun selama ini pengakuan petronas masih bermasalah soal keekonomian internal.

Untuk diketahui, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari. Selama dua tahun terakhir upaya realisasi bisnis migas dengan Petronas belum terealisasi.

Catatan Kabar Madura, perusahaan BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barrel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd sampai 20.000 bopd.

Sesuai aturan, pemerintah daerah berhak mendapatkan peluang mengelola PI sebesar 10 persen. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada wilayah kerja Migas dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen. (man/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *