Pansel Bedah Rekam Jejak 47 Pejabat

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Bangkalan-Penetapan pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bangkalan, masih belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, 47 pejabat yang ikut mendaftarkan diri dalam lelang jabatan pimpinan OPD, saat ini tengah mengikuti tahapan rekam jejak.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto, belum ditunjuknya kadis definitive, lantaran proses lelang jabatan belum selesai. Saat ini, lelang jabatan di sepuluh OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan, masih memasuki tahap rekam jejak.

“Rekam jejak sudah dimulai hari Senin (26/8) kemarin, terakhir hari (kemarin, red) ini Kamis (29/8),” katanya.

Diungkapkannya, sebanyak 47 pejabat telah mengikuti tahapan lelang jabatan tersebut. Mereka berlomba untuk menjadi pimpinan tertinggi di 10 OPD kosong. 47 pejabat itu saat ini tengah mengikuti tahapan rekam jejak. Tahapan tersebut cukup menentukan, mengingat tahapan rekam jejak memiliki nilai 10 dari sejumlah tahapan yang dilalui.

Menurut Ari (sapaan akrabnya), rekam jejak itu juga sangat  menentukan lolos tidaknya pejabat yang telah mengikuti lelang jabatan. Sebab, pejabat sebagai pelamar dilihat biodata dan pengalaman kerjanya. Pada prinsipnya, lebih kepada urusan-urusan yang menyangkut pribadi pejabat.

“Rekam jejak ini nantinya akan menyangkut kepribadian pejabat yang mendaftar serta kinerjanya,” terangnya.

Setelah tahapan rekaman jejak usai, lanjut Ari, akan langsung dilanjutkan ke tahapan penetapan tiga besar. Dimana penetapan tiga besar yang diambil rencananya akan dilaksanakan pada 30 Agustus (hari ini, red).

Setelah penetapan tiga besar itu, nama-nama yang lolos tahapan rekam jejak akan diserahkan kepada Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Sebab, bupati otoritas tertinggi untuk memilih siapa yang bakal diputuskan menjadi pimpinan OPD yang telah dilelang.

Namun, sebelum bupati memilih salah satu pejabat yang akan menduduki pimpinan di OPD. Ari mengungkapkan, terlebih dahulu pihaknya akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna meminta persetujuan untuk pelantikan.

“Selama proses dari awal kami selalu laporan ke KASN. Proses pemilihan tiga besar nantinya juga akan dilaporkan, karena aturannya memang begitu,” pungkasnya. (ina/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *