Pansus LKPj Bupati Terbentuk, DPRD Targetkan 15 April Selesai

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) DPRD: Pansus akan selesaikan pembahasan LKPj Bupati 2019.

Kabarmadura.id/Sumenep-Panitia khusus (pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sumenep tahun 2019 sudah terbentuk satu minggu yang lalu. Pansus ini terdiri dari 15 anggota perwakilan dari seluruh fraksi.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, jajaran pengurus pansus sudah terbentuk. Subaidi dari Fraksi PPP terpilih sebagai ketua. Sementara sekretarisnya adalah sekretaris dewan (sekwan). Menurutnya, tugas dari pansus adalah membahas laporan bupati Sumenep 2019 sekaligus mengevaluasi kebijakan yang perlu diperbaiki. Nantinya pansus dapat memberikan rekomendasi kepada bupati dalam rapat paripurna.

Bacaan Lainnya

“Pada (15/4/2020) insyaallah sudah selesai dan pada (16/4/2020) sudah laporan pansus,” katanya, Senin (13/4/2020).

Dijelaskan, anggota pansus yang terdiri dari 15 orang tersebut dipilih melalui perwakilan fraksi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 orang, Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera sebanyak 2 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 2 orang, Fraksi Partai Demokrat mendapatkan 2 orang, serta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 orang, Frakasi Gerindra 1 orang dan Fraksi PDI Perjuangan 1 orang.

“Saat ini sudah pembahasan kerja pansus,” ujarnya.

Ketua Pansus LKPj Sumenep 2019 Subaidi mengatakan, saat ini sedang pembahasan LKPj Bupati Sumenep 2019 dan tahap pembahasan laporan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nantinya dari beberapa OPD akan dievaluasi dan akan dipanggil mengenai kegiatan yang tidak berkenan.

“Pembahasan ini terus berlanjut hingga selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPj Sumenep tahun 2019 Dulsiam menegaskan, pembahsan LKPj masih belum selesai. Saat ini memanggil OPD satu persatu. Saat ini sudah banyak temuan mengenai evaluasi itu, salah satunya, di Dinas Pendidikan (Disdik) mengenai alat permaianan edukatif (APE) PAUD TK, hingga saat ini sih belum dikembalikan barangnya.

“Kami saat ini turun ke lapangan untuk memastikan apa yang dilaporkan Bupati Sumenep,” ujarnya.

Cara pemanggilan OPD yakni, pansus turun ke lapangan, mencari data-data. Kemudian, akan dipanggil OPD terkait. Tujuannya, untuk memperbaiki kinerja dalam satu tahun agar tidak terulang kembali.

“Kami akan terus melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *