Pansus LKPj DPRD Sumenep Sampaikan Hasil Kerjanya

  • Whatsapp
LAPORAN PANSUS: Pansus LKPj 2018 melalui Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma saat menyerahkan laporannya ke Bupati Sumenep A Buayro Karim di sidang paripurna, Senin (18/3).

Kabarmadura.id/SUMENEP-Panitia Khusus (pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sumenep tahun 2018, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan, pansus yang beranggotakan 14 orang itu, telah menyampaikan laporannya di forum paripurna, Senin (18/3).

Juru bicara Pansus LKPj Bupati Sumenep 2018 Juhari menyampaikan, bahwa LKPj adalah dokumen hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menyajikan data-data keberhasilan dan kegagalan secara detail atas segala program dan kegiatan yang sudah direncanakan yang sebelumnya.

Seluruh kegiatan tertuang dalam dokumen bernama Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan APBD.

“Tentu saja ada tolok ukur untuk mengukur sebuah program atau kegiatan dikatakan berhasil atau tidak. Dalam mengukurnya, tidak hanya berdasar bagusnya penyajian data-data di atas kertas. Tetapi, capaian realisasi di lapangan, juga menjadi salah satu komponen penting untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan,” terangnya.

Politisi PPP itu memaparkan, pansus telah menjalakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama, pansus mempelajari dokumen nota LKPj akhir tahun anggaran 2018 yang sudah dibacakan bupati Sumenep di forum paripurna DPRD Sumenep.

Kemudian yang kedua, pansus melakukan kajian internal untuk mengidentifikasi masalah-masalah; Ketiga, pansus mengundang OPD-OPD sesuai identifikasi masalah-masalah untuk selanjutnya dimintai penjelasan.

“Lalu yang harus dipahami bersama, pansus mengidentifikasi masalah-masalah sebagaimana dimaksud, bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan OPD-OPD. Melainkan, identifikasi masalah itu bertujuan ingin menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditindaklanjuti guna dilakukan perbaikan, baik itu masalah baru atau lama,” katanya panjang.

Selama beberapa hari menjalankan tugas, pansus menyampaikan lima pokok-pokok penting hasil pembahasannya terhadap LKPj Bupati Sumenep tahin 2018. Yang pertama, di bidang pendapatan. Di mana pansus menemukan tidak tercapainya target kenaikan sebesar 15% dalam setiap tahunnya, sebagaimana amanah RPJMD.

“Mengenai hal itu, kami telah mendengar penjelasan dari OPD terkait. Berdasar penyampaian OPD yang bersangkutan, pansus menyimpulkan bahwa kemandekan dalam inovasi dan kreativitas dalam menggali dan menghidupkan potensi-potensi PAD,” tuturnya.

Dinilai, selama ini pendapatan di Sumenep belum bisa beranjak dari pajak, retribusi, bagi hasil, penyertaan modal dan beberapa lainnya yang bersifat tetap. Selain dari pendapatan itu, masih belum ada atau stagnan dalam mencari terobosan yang bisa menghasilkan PAD.

Kemudian yang kedua pada perencanaan yang dinilai belum berjalan maksimal, itu terbukti banyak kegiatan yang tidak matang di perencanaan. Padahal kalau perencanaan matang, maka program yang dijalankan akan berjalan maksimal.

“Sesuai data dalam LKPj bupati tahun 2018, bahwa Dinas Peternakan hanya mampu menyerap anggaran sebesar 44,6%. Setelah dikonfirmasi, yang tidak terserap anggaran hibah dan bansos, gara-gara persyaratan administrasi tidak lengkap. Masalah itu alasan klise yang sebenarnya sudah pernah disampaikan pada LKPj akhir tahun anggaran 2017,” terangnya.

Lalu yang ketiga dari bidang infrastruktur. Menurut pansus, insfrastruktur adalah pendukung penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan IPM. Hal itu sejauh ini juga belum berjalan sesuai harapan.

Pasalnya, pansus telah mengangkat masalah infrastruktur laut dalam rapat dengar pendapat dengan OPD-OPD. Bahwa transportasi laut yang baru dibeli tahun 2018, yang kemudian menyandang nama DBS III, telah mengalami kondisi kurang sehat kerena ada beberapa fasilitas-fasilitas di dalam kapal rusak.

“Kemudian insfrastruktur jalan, mami menilai bahwa belum ada upaya penentuan skala prioritas dalam pembangunan jalan. Contohnya, jalan akses menuju sekolah-sekolah di desa-desa terpencil dan kepulauan, yang sampai sekarang belum mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Lain daripada itu, infrastruktur pendidikan juga menjadi sorotan. Pansus menilai, masih banyak bangunan gedung sekolah negeri di desa-desa terpencil dan kepulauan yang sudah tidak layak pakai namun belum tersentuh perbaikan.

Di samping itu, keempat bidang pelayanan kesehatan juga mendapatkan catatan pihak pansus. Pasalnya, masalah pelayanan kesehatan masih kurang maksimal dan parahnya di laporan pansus sebelumnya juga pernah menjadi catatan.

Yang terakhir tentang angka kemiskinan. Menurut pansus, tolok ukur keberhasilan Pemkab Sumenep dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan.

Sayangnya, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kabupaten Sumenep sebanyak 218.600 jiwa, justri naik jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 211.920 jiwa, atau 19,62 persen di tahun 2017, menjadi 20,16 persen di tahun 2018.

“Tetapi, sangat disayangkan, ketika data nota LKPj menunjukkan data bahwa angka kemiskinan tahun 2018 meningkat dari tahun 2017,” tukasnya. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *