Pansus Mulai Bahas Penyertaan Modal PDAM

  • Whatsapp

 

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal PDAM Pamekasan, sudah dinanti -nanti sejak Awal 2019. Sebab, hal itu penting dalam keberlangsungan PDAM kedepan.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pamekasan bersama direktur PDAM serta Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat membahasa Raperda Penyertaan Modal PDAM, Rabu (26/6), namun hasilnya nihil.

Ketua Pansus DPRD Pamekasan Mohammad Sahur meyampaikan, pembahasan Raperda Peyertaan Modal PDAM sudah disetujui sejak Selasa (11/6) lalu yang dimulai dengan rapat paripurna. Setelah itu disepakati untuk membentuk pansus.

“Saya ditunjuk sebagai ketua pansus dirapat paripurna kemerin,” Katanya, Rabu (26/6)

Sahur melanjutkan, saat ini pembahasan penyertaan modal PDAM belum menemukan hasil. Dirinya menyebut masih akan menelaah.

“penyertaan modal tersebut sudah kita bahas dan belum ada sinkronisasi antara legislatif dengan PDAM,” paparnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar menyampaikan, dirinya mengaku optimis penyertaan modal PDAM sudah menemukan titik terang, apalagi pembahasan itu sudah berlangsung dengan pansus.

“Semuanya sudah tidak ada masalah, penyertaan modal PDAM optimis bakal mendapatkan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Terlebih, dia tidak mau ambil pusing dengan masalah di internal DPRD Pamekasan. Menurutnya, yang penting sudah mengusulkan draf raperda itu ke pemkab dan sudah dilimpahkan ke DPRD Pamekasan. Apalagi raperda tersebut merupakan usulan eksekutif, bukan inisiatif DPRD.

“Saya pastikan perda itu harus selesai sesuai prosedur tinggal nunggu waktu saja,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrahman menyampaikan, modal PDAM sudah ada di kas daerah (kasda) senilai Rp2,5 miliar. Anggaran itu menunggu perda PDAM. Setelah resmi baru akan kami cairkan.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemisahan Perusahaan Air Minum Adeni dan PDAM sangatlah rumit. Pasalnya, raperda tersebut sudah sekian lama di usulkan oleh DPRD Pamekasan.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan Apik menyampaikan bahwa dalam perumusan pemisahan Adeni dari PDAM untuk dipihakketigakan prosesnya dinilai sangat rumit.

“Sebenarnya tujuan utama usulan Raperda Pemisahan Perusahan Air Minum dan Adeni, artinya Adeni dipihakketigakan, akan tetapi proses untuk dipihakketigakan itu yang cukup rumit, dengan munculnya raperda ini maka baru muncul wacana dari bupati bahwa adeni akan dipisahkan dengan PDAM,” ungkapnya. (26/6)

Menurutnya, tujuan pemisahan air minum Adeni dari PDAM diharapkan pengelolaannya lebih baik dan bisa memberikan sumbangan terhadap PAD Pamekasan. Selain itu, agar Adeni itu lebih sehat dan produksinya semakin bagus.

Pembahasan terhadap raperda tetap akan dibahas meskipun dari pihak eksekutif memberi tanggapan supaya Adeni dipihakketigakan.

“Begini, raperda kan sudah masuk dan sudah diterima, serta sudah masuk dalam paripurna, tentunya raperda itu, tetap akan dibahas, endingnya nanti kemana, nunggu tanggal mainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan  Raja’e menjelaskan bahwa perusahaan air minum Adeni perlu ada penanganan dari pihak ketiga supaya tidak terlalu membebani pemkab.

“Untuk saat ini kita akan kaji secara mendalam dulu, mengenai pemisahannya, pendapat kami di eksekutif, agar tidak terlalu membebani kami terkait perusahaan air minum milik pemkab ini,  karena jika dibentuk BUMD perlu persetujuan menteri, perlu anggaran yang besar, jadi yang ada diefektifkan dulu atau dipihakketigakan,” paparnya. (km45/km47/rei)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *