oleh

Pansus Temukan Kejanggalan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan di Disdik Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang 2019, terus melakukan upaya penyisiran terhadap dokumen laporan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Alhasil, pansus menemukan adanya indikasi kejanggalan dalam realisasi anggaran pemeliharaan kendaraan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang.

Ketua Pansus DPRD Sampang tentang LKPj Bupati 2019 Alan Kaisan mengungkapkan, pada dokumen laporan realisasi program kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua tahun 2019 berupa perpanjangan STNK kendaraan di Disdik Sampang.

Dirinya menyampaikan, dalam LKPj tahun 2018 lalu, hanya ada sebanyak 310 unit kendaraan, tetapi pada LKPj tahun 2019 malah bertambah menjadi 380 unit. Padahal selama tahun 2019 tidak ada program pengadaan kendaraan bermotor di dinas tersebut.

“Pada saat Pansus melakukan pencocokkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pada tahun sebelumnya, kami menemukan adanya selisih jumlah unit kendaraan bermotor roda dua sebanyak 70 unit, padahal tidak ada penambahan aset,” ungkap politisi muda dari partai Gerindra itu, Kamis (16/4/2020).

Pria yang akrab disapa Alan itu membeberkan, setelah dilakukan rapat kerja dengan dinas terkait, malah pihak Disdik tidak bisa memberikan penjelasan terkait realisasi pemeliharaan kendaraan yang terdapat selisih dengan tahun sebelumnya tersebut.

Lanjut dia, ketika ditanya terkait adanya selisih itu, Disdik malah tidak menjelaskan secara detail. Bahkan dirinya menilai jawaban dari Disdik terkesan asal jawab saja, bahkan tidak ada data pendukung atas temuan tersebut. Untuk itu, Pansus memberikan jeda waktu untuk menyertakan data pendukung atas realisasi program pemeliharaan kendaraan dinas.

“Jika dalam satu sampai dua hari ini tidak kunjung ada kejelasan dari dinas terkait soal anggaran pemeliharaan kendaraan ini, maka program pemiliharaan ini bisa disebut hanya praktek manipulasi data saja, tapi kami masih menunggu keterangan resmi dari dinas terkait dan bagian aset daerah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Pansus LKPj Bupati Sampang 2019 Ubaidillah mengatakan, penjabaran dalam realisasi anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor di Disdik itu, tidak menyertakan data pendukung. Dirinya menyebut kerancuan tersebut ada dua faktor, antara salah ketik (human error) atau dinas tidak mengetahui jumlah aset itu.

“Kami terus lakukan telaah berkas LKPj Bupati Sampang 2019 ini, dan kami sudah meminta data pendukung ke dinas terkait untuk disingkronkan,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdik Kabupaten Sampang Nor Alam memilih irit berkomentar atas temuan pansus tersebut. Dirinya mengklaim data yang disajikan dalam rapat tertutup itu sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi tidak ada selisih dan data yang kita sajikan itu sudah disepakati oleh Pansus.

“Apanya yang bermasalah, tidak ada kok, data yang kami sajikan sudah benar, bahkan pansus sudah sepakat,” singkatnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed