oleh

Paripurna DPRD dan Pemkab Sampang Rekomendasikan Penambahan Auditor BPK

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar rapat paripurna secara virtual, Senin (10/8/2020).

Pada paripurna kali ini, dua agenda sidang penting yang dibahas, pertama,terkait persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap rekomendasi terhadap LHP BPK RI 2019 dan tentang nota penjelasan dua raperda inisiatif oleh Bapemperda DPRD Sampang.

Bertempat di aula utama kantor DPRD Sampang, rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadol didampingipara pimpinan yang lain serta puluhan wakil rakyat setempat. Sementara bupati Sampang beserta jajarannya bertempat di Aula Pemkab Sampang.

Ketua Panja LHP BPK 2019 DPRD Sampang Agus Husnul Yakin mengutarakan, pemahaman terhadap perturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menjadi kajian serta pemahaman pemkab, khususnya Inspektorat.

Pasalnya, Inpektorat sebagai auditor internal Pemkab Sampang tidak bisa mengkomodir permintaan Panja DPRD Sampang dan tidak memberikan hasil audit itu kepada pihak legislatif. Hal itu, karena adanya kekeliruan pandangan dari Inpektorat terhadap lembaga legislatif yang dianggap sebagai lembaga luar, yakni bukan bagian dari pemerintah daerah.

“Rekomendasinya sudah kami sampaikan, salah satunya meminta bupati untuk memberikan pemahaman lebih kepada Inspektorat terkait pemahamannya terhadap UU 23/2014 ini,” tutur Agus Khusnul Yakin kepada awak media.

Politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai,ketersedian auditordi Inpektorat Sampang masih sangat kurang memadai. Maka, dirinya meminta bupati untuk segera menambah tim auditor itu, utamanya di bidang teknis.

Selain itu, pemkab wajib meningkatkan kapasitas sistem dan mekanisme audit di internal. Adapun penyebab utamanya, lantaran tingkat pemahaman terhadap tugas dan kewenangan di masing-masing sektor yang harus terus ditingkatkan.

“SDM auditor yang ada saat ini hanya 24 orang, jadi sangat tidak ideal untuk bisa menangani 186 desa/kelurahan dan 14 kecamatan ditambah OPD, maka wajar saja jika selama ini kinerjanya tidak optimal dan diperparah minimnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang ada,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sampang H. Slamet Juniadi berjanji, akan segera menindaklanjuti semua rekomendasi dari legislatif tersebut. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan untuk kebaikan bersama agar Pemkab Sampang terus lebih baik dan maju untuk kedepannya.

“Tentunya, semua rekomendasi ini segera kita tindaklanjuti,” singkatnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed