oleh

Parpol di Simpang Jalan

Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

 

Charta Politika, seperti yang dilansir oleh media online merdeka.com, merilis hasil survey soal kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, 45,8 persen responden menilai partai politik menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya. Runtuhnya kepercayaan publik terhadap partai politik bukannya tanpa alasan. Sekurangnya, ada tiga yang mendasari hal tersebut, yakni kerja parpol yang belum dirasakan, banyaknya kader parpol yang korup di parlemen, dan kedekatan mereka ke masyarakat secara emosional masih kurang.

Bahkan, survey yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan sesuatu yang paradoks. Bagaimana tidak, survey itu menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi masih besar. Namun, dalam survei yang sama, kepercayaan publik terhadap partai politik relatif terpuruk. (cnnindonesia.com).

Sesuatu yang berbanding lurus dihasilkan oleh survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Danny JA mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana DPR adalah bagian dari produk partai politik, masih menjadi yang terendah di antara lembaga negara lainnya. Hal itu terungkap di dalam survei yang dilakukan oleh LSI Danny JA pada periode 18 Juni – 5 Juli 2018. Jumlah responden survei mencapai 1.200 orang diseluruh Indonesia. Berdasarkan survei LSI Danny JA, hanya 65 persen responden yang percaya kepada DPR, sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5 persen tidak menjawab. (nasional.kompas.com).

Setali tiga uang dengan survey yang dilakukan oleh LSI Denny JA, jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa sebesar 56,2 persen responden menyatakan tak puas dengan kinerja DPR dalam bidang legislasi. Lebih dari 70 persen responden menyatakan  tak tahu UU apa saja yang dibuat selama lima tahun terakhir. Kondisi ini sungguh beralasan, karena UU yang dihasilkan dari 2015 sampai 2018 masih sangat jauh dari target Prgram Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan. Dari total 50 RUU di prolegnas 2018, hanya 4 yang diselesaikan. (Kompas, 3/9/2018).

Yang lebih miris lagi, seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti dalam artikelnya yang berjudul “ Parpol dan Korupsi Di Daerah”, banyak sekali kader-kader partai politik yang telah menjadi pemimpin di tingkat lokal yang terjerat kasus korupsi dan harus berhadapan dengan hukum. Rinciannya sebagai berikut: sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD ditahan KPK sejak 2007 sampai 2017 (”Kompas”, 14 dan 15 Februari 2018). Setelah tanggal 15 Februari 2018, KPK kembali menangkap dua kepala daerah, yaitu Wali Kota Kendari dan Bupati Lampung Tengah. (Kompas, 26/3/2018). Bahkan, baru-baru ini di Kota Malang, sebanyak 22 anggota DPRD nya menjadi tersangka, dan hanya menyisakan 4 orang saja.

 

Reformasi Partai Politik

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, eksistensi partai adalah sebuah keniscayaan. Partai politik adalah salah satu infrastruktur politik penyanggah sistem demokrasi selain kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Itulah sebabnya, Muhammad Natsir pernah berujar, “Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai-partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur dan diatas kuburan ini hanya diktator yang akan memerintah”.

Tetapi sayangnya, seperti yang digambarkan melalui berbagai survey yang saya sebutkan diatas, meminjam istilah Ramlan Surbakti, persepsi berbagai unsur masyarakat terhadap eksistensi partai politik adalah lebih banyak tampil sebagai sumber masalah daripada solusi atas permasalahan bangsa. (Kompas, 29/11/2016).

Maka dari itu, dalam konteks ini, pembenahan sistem kepartaian kita mendesak untuk dibenahi. Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, seperti yang dikutip dalam harian Kompas mengatakan bahwa  perubahan institusi itu harus dimulai dari episentrum persoalan, yakni partai politik. Ini karena partai politik yang menjadi “produsen” calon penguasa, baik tingkat nasional maupun lokal, masih berada dalam belenggu oligarki dengan dominasi para ketua umumnya. (Kompas, 5/3/2016).

Apa yang dikatakan oleh J. Kristiadi mendapatkan legitimasinya ketika belum lama ini kita disuguhi drama melelahkan dalam penentuan calon wakil presiden dari dua calon presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto). Hampir tidak diketemukan partisipasi publik. Semuanya ditentukan oleh lobi-lobi elite partai politik. Dengan kata lain, publik hanya dijadikan subjek ketika musim kontestasi politik datang. Publik tak lebih dari sebuah entitas pengeruk suara.

Di titik ini, gagasan yang dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi sangat relevan untuk diketengahkan. Gagasan itu adalah memperbaiki fungsi partai politik terkait dengan supply-side dan demand-side politik nya. Supply-side terkait dengan cara mendorong partai menjadi penyedia pejabat politik yang punya integritas dan kompetensi. Jika pemilih makin kritis, cerdas, serta rasional, tetapi caleg atau kepala daerah yang ditawarkan partai berkualitas buruk, apalagi mantan pesakitan narapidana korupsi, tentu hasilnya  akan buruk.

Pada saat yang sama, kualitas dan kuantitas pilihan warga sebagai demand-side-nya juga harus ditingkatkan. Pemilih harus pandai memilih capres dan cawapres, serta calon legislatif yang memiliki kualitas dan integritas yang bagus. Jangan memilih calon yang asal populer dan bermodal kapital besar, tetapi fakir kapasitas, kapabilitas, dan integritas.

Pemilu sesungguhnya merupakan saat yang tepat untuk mempertahankan atau mengganti para pelaku politik dan menyempurnakan sistem. Demokrasi memang bukanlah sebuah sistem politik yang sempurna. Tetapi demokrasi memberikan sebuah prosedur yang memungkinkan bagi kita untuk mengganti atau mempertahankan penguasa, melalui sebuah mekanisme reward and punishment yang kita sebut dengan pemilu.

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed