oleh

Parpol Di Tengah Skeptisme Politik

Oleh:

Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

 

10 November 2019 adalah hari bersejarah bagi Fahri Hamzah. Karena pada tanggal itu, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi dideklarasikan oleh yang bersangkutan bersama koleganya, Anis Matta. Keduanya adalah mantan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pembentukan Partai Gelora adalah permintaan dari anggota ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), setidaknya itu menurut klaim Fahri Hamzah. (https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/08/111500765/fakta-partai-gelora-daritransformasigarbi-hingga-targetkan-pilkada-2020?page=all).

Saya tak tahu apakah mendirikan partai baru dalam suasana konstelasi politik tanah air yang diselimuti skeptisme kolektif ini akan menguntungkan partai yang bersangkutan? Mereka boleh jadi akan melenggang penuh dengan kepercayaan diri. Hal ini bukan tanpa alasan. bukankah sejarah kolektif politik bangsa ini pernah mengantarkan partai-partai baru menjadi “the new rising star”. Kita bisa sebutkan seperti yang dialami oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dimana pada pemilu 2009 masing-masing sukses merebut 26 kursi dan 18 kursi di DPR RI. Dan yang paling fenomenal, kita bisa menyebutkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang sukses meraup 35 kursi legislatif pada pemilu 2014. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah fenomena ini akan terulang kembali pada pemilu mendatang?

Hari ini, kita dihadapkan pada sebuah kondisi dimana apatisme politik sebagian besar telah menjangkiti publik. Hal ini diamini oleh hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang didanai Goethe Institute dan Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit, seperti yang dikutip oleh Jawa Pos edisi 15 Juni 2011, yang menyebutkan bahwa kelompok muda muslim Indonesia yang berada dalam rentang usia 15-35 tahun tidak ada satu pun tertarik menjadi politikus.

Sekali lagi, hal ini disebabkan karena persepsi publik yang negatif terhadap atmosfir politik kita hari ini. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas beberapa waktu lalu juga melegitimasi hal itu. Seperti yang diketahui, hasil jajak pendapat itu memberikan gambaran kepada kita bahwa sebesar 61,2% publik menilai bahwa partai politik telah  gagal melahirkan kader-kader berkualitas untuk kepentingan suksesi kepemimpinan, entah itu di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini cukup beralasan, karena fenomena politik faktual kita hari ini menunjukkan bahwa banyak sekali calon kepala daerah yang berasal bukan dari kader partai. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk mengusung tokoh nasional, birokrat, pengusaha, selebriti, dan militer.

Hal ini juga menunjukkan telah terjadi pergeseran orientasi partai. Orientasi mereka saat ini hanya bagaimana agar bisa menang dalam setiap perhelatan pilkada. Dalam titik tertentu, saya yakin hal ini akan menjadi sumber konflik yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan antar kader dan bukan kader partai.

Selain itu, sejumlah 61,4% publik juga memandang bahwa partai politik telah gagal menawarkan kader-kadernya yang mempunyai integritas. Sejumlah kasus korupsi yang menjerat mereka menjadi salah satu bukti. Sejumlah kegaduhan yang mereka buat melalui pembentukan pansus KPK, dan revisi UU MD3 juga menjadi bukti yang lain.

 

Reformasi Kepartaian

Jajak pendapat Kompas juga menyebutkan dalam hal preferensi pilihan partai, sebesar 63% akan memilih partai lama; 12,2% partai baru; 12,5% tidak memilih keduanya; 10.3% tidak tahu dan belum memutuskan pilihannya; dan sebesar 2% tidak menjawab.

Hasil jajak pendapat ini tentu akan membuat partai-partai baru untuk berpikir bagaimana cara menerapkan strategi supaya tingkat elektoralnya bisa meningkat. Ini akan menjadi pekerjaan berat bagi partai politik bersangkutan, mengingat persepsi publik sudah kepalang negatif ketika melihat institusi politik ini.

Tetapi, yang harus diingat adalah, bahwa dalam sebuah era sistem politik demokrasi modern, eksistensi partai politik adalah sebuah keniscayaan. Mohammad Natsir pernah berkata,“Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai-partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur dan diatas kuburan ini hanya diktator yang akan memerintah. ”Maka, semarah atau sekecewa apapun kita terhadap kinerja partai, tidak akan sampai membawa kita kepada sebuah imajinasi liar berpolitik tanpa partai. Untuk itulah diperlukan sebuah reformasi kepartaian.

Profesor riset dari LIPI, Siti Zuhro, mengemukakan bahwa partai politik baru peserta pemilu mendatang belum memiliki platform dan karakteristik yang khas. Sehingga publik akan berpendapat, buat apa saya memilih partai baru jika partai itu tidak menawarkan sesuatu yang sifatnya distingtif dari partai-partai yang ada sebelumnya. Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang pertama.

Yang kedua, bagaimana caranya merubah “paradigma” kerja partai lama. Guillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitter, mengatakan bahwa, “jika memang ada saat “heroik” bagi partai-partai, maka itu berlangsung dalam aktivitas mereka menjelang, selama, dan segera setelah “pemilu perintis”….. (LKIS, 1999). Dari sini, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana pola hubungan antara partai dan konstituennya. Publik seringkali hanya dijadikan subyek pengeruk suara. Dan ditinggalkan tatkala pesta sudah usai.

Ketiga, berangkat dari sebuah adagium yang mengatakan bahwa, “tidak ada reformasi demokrasi tanpa reformasi partai politik, dan tidak ada reformasi partai politik tanpa reformasi system pendanaan partai politik”. Dalam konteks ini, partai baru harus memperbaiki tata kelola manajemen keuangan internalnya. Intinya, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai harus bersedia menjadi institusi politik yang akuntabel.

Terakhir, apa yang dikemukakan oleh Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini sungguh menarik. Menurutnya, agenda penting yang harus segera dilakukan adalah memperbaiki fungsi partai politik terkait dengan supply-side dan demand-side politik. Supply-side terkait dengan cara mendorong partai menjadi penyedia pejabat politik yang punya integritas dan kompetensi.

Pada saat yang sama, kualitas dan kuantitas pilihan warga sebagai demand-side-nya juga harus ditingkatkan. Pemilih harus pandai memilih capres, caleg, serata calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan integritas yang bagus. Jangan memilih calon yang asal popular dan bermodal capital besar, tetapi fakir kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Dus, biarkan waktu dan sejarah yang membuktikannya.

 

 

Komentar

News Feed