oleh

Partai Demokrat Pamekasan dan Sumenep Nyatakan Tetap Tegak Bersama AHY

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN/SUMENEP-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pamekasan, menolak secara tegas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (6/3/2021) lalu.

Bahkan, secara khusus, DPC Partai Demokrat Pamekasan menyiapkan langkah tegas agar tidak ada kader partai yang mengikuti hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Hermanto menegaskan, KLB yang digelar oleh oknum tidak bertanggung jawab itu tidak sah dan ilegal. Sehingga pihaknya tetap satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami menolak atas terselenggaranya KLB di Deli Serdang karena tidak sesuai dengan prosedural,” tegas pria dengan sapaan Haji Herman itu, Minggu (7/3/2021).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan itu menjelaskan, secara hukum hanya kepengurusan di bawah komando AHY yang legal dan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI.

Ditanya soal langkah yang akan dilakukan menyikapi hasil KLB tersebut, Haji Herman menegaskan pihaknya satu komando terhadap intruksi Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Pihaknya juga memastikan tidak ada satu pun kader Partai Demokrat di Pamekasan yang mengikuti hasil dari KLB yang dinilai inkonstitusional tersebut.

“Kami pastikan tidak ada satupun kader Partai Demokrat Pamekasan yang hadir di acara KLB itu,” tegasnya.

Dia juga meminta seluruh kader Partai Demokrat Pamekasan untuk tetap solid dan tidak terpengaruh atas pihak-pihak yang ingin memecah belah kader. Apalagi, tegas dia, DPC Partai Demokrat Pamekasan tidak pernah membuat rekomendasi apapun yang berkaitan dengan KLB tersebut.

“Kami pertegas kader Partai Demokrat Pamekasan semuanya solid,” tutupnya.

Sementara menyikapi polemik dualisme Partai Demokrat di pusat, antara AHY dan Moeldoko, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumenep tetap tunduk ke AHY sebagai ketum yang sah.

Sebagaimana disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Akhmad Suhaimi, melalui amanat yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, maka tidak ada alasan bagi kader Partai Demokrat untuk patuh terhadap hasil KLB yang melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Mas AHY sudah dipilih secara aklamasi pada kongres kemarin. Sementara KLB itu tidak sah. Karena syaratnya harus ada suara sah yang keluar dari DPC. Sehingga dengan alasan itu, DPC Partai Demokrat Sumenep tetap berdiri tegak bersama AHY,” kata Suhaimi yang mulai menjabat Plt ketua DPC Partai Demokrat Sumenep sejak 5 Maret 2021 itu, Minggu (7/3/2021).

Menindaklanjuti itu, dia makan segera konsolidasi dengan pengurus tingkat ranting, PAC dan DPC itu sendiri.

Sesuai dengan tagline, yaitu Demokrat Berkoalasi dengan Rakyat, Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat, masyarakat Sumenep diklaim cukup meminati Partai Demorkat, hal itu terbukti diraihnya 7 kursi yang dimiliki di DPRD Sumenep.

“Saya akan segera rapat bersama untuk terus mengawal aspirasi rakyat. Termasuk janji politik eksekutif atau janji kampanye harus terus dikawal, sebagaimana untuk kemajuan dan kamakmuran Sumenep,” imbuh pria yang secara definitif menjabat Kabiro II Departemen Politik DPP Partai Demokrat itu.

Bahkan kader Partai Demokrat di Sumenep sendiri, imbuh Suhaimi, secara terbuka sepakat untuk menolak Moeldoko yang disebut tidak jelas latar belakang dan kontribusi untuk Partai Demokrat.

Sebelumnya, tejadi penyelenggaran KLB yang mengatasnamanakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumetera Utara (Sumut).

Dalam KLB itu memilih Moeldoko sebagai ketua DPP Partai Demokrat. Namun dari kubu Partai Demokrat dengan Ketua Umum AHY, KLB itu dinilai abal-abal, bahkan menyebut Moeldoko sebagai begal demokrasi yang harus basmi. (pin/ara/waw)

Komentar

News Feed