Pasrahkan ke Berbaur, Pj Bupati Kelabakan Tata PKL Arlan

  • Whatsapp
PRIORITAS: Penertiban PKL di area taman kota Arek Lancor yang dinilai melanggar aturan menjadi atensi utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Kabarmadura.id – Penertiban aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah area terlarang menjadi atensi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Selain dianggap menabrak aturan karena menempati raung terbuka hijau (RTH), keberadaan PKL di area Arek Lancor (Arlan) disinyalir menjadi ladang pungli.

Namun karena Kabupaten Pamekasan masih dalam masa pemerintahan transisi, beban kerja tersebut akan dipasrahkan ke kepala daerah definitif. Dengan begitu, penjabat bupati Pamekasan saat ini, mengharapkan bupati terpilih bisa menjadikan penertiban PKL sebagai program prioritas.

Pj Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, penataan PKL menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan pemerintah kabupaten. Sebab, keberadaan PKL di sejumlah area terlarang sudah sangat mengkhawatirkan.

Selain mengganggu keindahan pemandangan taman kota, keberadaan PKL seringkali menjadi ladang pungli bagi sejumlah oknum yang hendak mencari keuntungan. Oleh sebab itu, pihaknya bersama instansi terkait, berupaya untuk merumuskan langkah yang nantinya akan diambil untuk bisa membersihkan taman kota dari kegiatan PKL.

Dikatakannya, keberadaan PKL sudah merusak rencana tata kota serta tata ruang yang sudah disusun oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penataan atau penertiban PKL harus disesuaikan dengan rancangan tata kota yang sudah disusun.

“Mereka (PKL, red) harus diberi ruang sesuai perencanaan tata kota pemerintah,” katanya Selasa (4/9).

Dijelaskan Fattah, penataan dan penertiban PKL di area taman kota tidak bisa dipandang negatif, seperti yang sering terjadi pada upaya penertiban sebelumnya. Menurutnya, penertiban dan penataan PKL harus bersifat manusiawi dengan tidak membunuh penghasilan para PKL.

Pria yang baru saja diangkat menjadi kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur itu mengaku, pemkab telah berupaya untuk terus memformulasikan penataan dan penertiban PKL yang nantinya tidak berujung pada pembunuhan penghasilan masyarakat.

Sebab diakuinya, langkah untuk menertibkan PKL di area terlarang seringkali mendapat respon negatif dari pelaku usaha di trotoar itu. Oleh sebab itu, perlu pendekatan khusus dari pemerintah untuk bisa memberikan pengertian secara lebih mendalam kepada para PKL.

“Penertiban ini harus diprioritaskan sebagai wujud penataan kota yang bersih dan baik,” ujarnya.

Selain di taman Arek Lancor, penataan PKL juga harus dilakukan di sejumlah area kota yang seharusnya steril dari kegiatan PKL. Salah satunya seperti di trotoar sepanjang jalan kabupaten, PKL di depan komplek Pasar Sore, serta sejumlah area terlarang lainnya.

“Ini harus jadi prioritas bupati terpilih untuk melanjutkan dalam mengawali program tata kota di Pamekasan,” harapnya.

Keberadaan PKL di area taman kota Monumen Arek Lancor belakangan menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah praktik pungli terhadap sejumlah PKL terkuak. Dikatakan salah satu pedagang yang mengungkap, bahwa setiap bulan setiap PKL ditarik pungutan keamanan sebesar Rp50 ribu. untuk bisa bebas berjualan di area tersebut.

Tak pelak, kondisi itu menuai keprihatinan dari sejumlah kalangan. Salah satunya aktivis mahasiswa Rofiki Emha. Menurutnya, kebaradaan PKL sudah sangat mengkhawatirkan, selain melanggar regulasi, karena menempati area terlarang. Praktik pungli juga dinilai mencederai asas hukum di bumi gerbang salam.

“Kalau selama ini alasan pemkab karena asas kemanusiaan. Sekarang sudah waktunya pemkab mempertimbangkan asas hukum terhadap adanya praktik pungli,” pungkasnya. (pin/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *