Pastikan Bantuan RTLH Diterima Utuh

  • Whatsapp
BANSOS: Masih banyak rumah tak layak yang butuh perhatian pemerintah

KOTA-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep memastikan, bantuan stimulan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak akan dipotong oleh siapapun. Dana bantuan Rp15 juta ini harus diberikan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) secara utuh.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Moh Zaini. Ia menegaskan, tidak akan ada pemotongan untuk bantuan stimulan RTLH.

“Kami memberikan bantuan stimulan itu langsung ke yang bersangkutan, tetapi kalau buta huruf itu boleh dibantu mengambilkan tetapi uangnya harus langsung dikasih ke yang bersangkutan,” katanya.

Zaini juga menjelaskan bahwa demi mewujudkan keterbukaan terhadap bantuan stimulan yang dimaksud, penerima KPM berhak membelanjakan langsung, baik pengadaan material maupun barang lainnya, jika mempunyai kemampuan. Tetapi bantuan tersebut akan turun dalam dua tahap, hal itu sudah cukup untuk dijadikan upaya agar yang bersangkutan benar-benar melaksanakan program tersebut.

Selain itu pihaknya tidak pernah mengintruksikan agar ada penanggung jawab, karena baginya pendamping yang telah diterjunkan di setiap kecamatan sudah terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan KPM. Termasuk bimbingan teknisnya.

“Saya tidak mengintruksikan agar ada penanggung jawabnya, yang terpenting yang bersangkutan bisa menerima bantuan stimulan tersebut secara utuh, kalau ada yang bermain-main laporkan saja,” imbuhnya.

RTLH merupakan bantuan stimulan, makanya tidak ada patokan bentuk pembangunan secara khusus, yang terpenting sudah memenuhi unsur yang nyaman ditempati. Apabila ada sanak keluarganya yang siap memberikan tambahan maka hal itu merupakan langkah yang sangat positif baginya.

Pak Zaini, panggilan akrabnya, mengimbau agar para pihak yang terlibat dalam program bantuan stimulan RTLH, agar menyalurkan bantuan itu secara tepat, termasuk KPM yang bersangkutan harus memang yang pantas atau selayaknya. Sehingga langkah pemerintah untuk mengurangi volume kemiskinan di Sumenep dalam beberapa tahun ke depan cepat terwujud.

 

“Pokoknya 15 juta itu harus sampai semua ke yang bersangkutan, itu sudah hak mereka jangan dipotong-potong,” pungkasnya. (km48/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *