PBI JKN Provinsi Urung Dihapus, Dinsos Pamekasan Enggan Dibebani Iuran Bulanan

(KM/ALI WAFA) DITOLERANSI: Pemprov Jatim urung menonaktifkan PBI JKN provinsi karena kabupaten dan kota membutuhkan waktu mengalihkan peserta PBI.

KABARMADURA.ID | Pamekasan-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) urung menonaktifkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peserta PBI JKN yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim rencananya dinonaktifkan sejak 1 Januari 2022. 

Namun menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Mochamad Tarsun, peserta PBI JKN yang ditanggung Pemprov Jatim kembali aktif sampai bulan Maret mendatang. Pemprov Jatim memberikan toleransi dengan memperpanjang peserta PBI JKN. Karena itu, sebanyak 11.290 peserta PBI JKN asal Pamekasan masih ditangguh pemprov.

“Ada toleransi dari Pemprov Jatim, diperpanjang sampai bulan Maret,” ucap Tarsun.

Bacaan Lainnya

Namun setelah itu, pada April mendatang, Pemprov Jatim akan menyerahkan seluruh peserta PBI JKN provinsi ke masing-masing kabupaten dan kota. Namun, tidak semua peserta PBI JKN provinsi itu akan ditanggung pemerintah kabupaten (pemkab). Sebab kemampuan anggaran yang dimiliki pemkab terbatas.

Jika seluruh peserta PBI JKN provinsi itu ditanggung pemkab, maka Pemkab Pamekasan akan dibebani sekitar Rp395 juta lebih setiap bulan. Karena itu, semuanya akan dialihkan ke PBI nasional (PBIN). Sehingga tanggungan iuran akan dibebankan ke pemerintah pusat. Pihaknya percaya diri, karena pemerintah pusat masih menyediakan 23 ribu kuota untuk Pamekasan.

Hanya saja, kemungkinan besar tidak semua peserta PBI JKN provinsi bisa ditanggungkan ke pemerintah pusat. Sebab salah satu syaratnya, peserta PBIN harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara peserta 11.290 PBI JKN provinsi asal Pamekasan tidak semuanya terdaftar di DTKS.

Namun untuk mengakomodasi yang tidak terdaftar di DTKS, Tarsun memiliki dua opsi; mengupayakan agar semuanya terdaftar di DTKS atau dialihkan menjadi peserta PBI JKN kabupaten. Namun pihaknya akan berupaya menggunakan opsi cara kedua. Hanya saja, masyarakat diminta bersabar, karena akan membutuhkan waktu.

“Semua dinonaktifkan pada Januari. Tapi ada kebijakan lagi, karena kabupaten belum siap untuk mengalihkan, karena butuh proses waktu, maka ditoleransi sampai Maret,” ujar Tarsun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam meminta Dinsos Pemaksan melakukan akurasi data. Sebab dia yakin, yang tidak terakomodir di DTKS pasti melebihi jumlah yang ada saat ini. Pihaknya ingin memastikan, seluruh masyarakat tidak mampu mendapat jaminan kesehatan yang sama.

“Akurasi data itu harus dimulai dari operator SIKS-NG di masing-masing desa. Saya yakin jumlahnya pasti lebih,” ucapnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.