oleh

PBID Dipangkas, Pemkab Bangkalan Hanya Tanggung 41 Ribu Jiwa

Kabarmadura.id/Bangkalan-Setelah melakukan survei ulang Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), setidaknya 60 ribu PBID di Bangkalan dinonaktifkan. Jumlah awalnya 143.434 jiwa penerima PBID, setelah adanya kenaikan iuran BPJS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengeluarkan kebijakan pemangkasan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menuturkan, untuk bulan April mendatang, iuran PBID yang akan dibayarkan hanya kepada 41 ribu jiwa. Padahal sebelumnya ada 42 ribu jiwa dinonaktifkan secara otomatis. Sehingga sisanya, yakni 101 ribu jiwa, disurvei ulang berdasarkan 4 klasifikasi. Hasilnya 60 ribu jiwa penerima PBID dipangkas.

“Sebelumnya data itu mencapai 101 ribu. Setelah divalidasi ke desa dan melakukan pengecekan ke lapangan, akhirnya data tersebut tinggal 41 ribu. Jadi, ada sekitar 60 ribu data yang akan dinon-aktifkan mulai bulan April mendatang,” jelasnya.

Mantan kepala Puskesmas (Kapus) Blega ini menuturkan, anggaran yang dimiliki tahun 2020 hanya Rp31 miliar. Sedangkan iurang yang dibayarkan mulai Januari hingga Maret ini sebanyak Rp19 miliar. Sebab, untuk 3 bulan terakhir, data penerima PBID belum dipangkas.

Padahal sebelumnya, target hasil survei PBID telah disepakati sebelum masuk bulan Maret. Namun, karena belum selesai, akhirnya hingga Maret 2020, pemkab masih membiayai sekitar 101.592 jiwa.

“Jadi dana kita tinggal Rp12 miliar. Mulai bulan ini kita akan menonaktifkan sekitar 64 ribu kepesertaan PBID,” paparnya.

Alasannya, pemkab tidak mampu membayar PBID hingga setahun ke depan jika premi mengalami kenaikan. Namun, lelaki yang kerap disapa Yoyok ini menuturkan, untuk peserta yang dinonaktifkan nanti masih memiliki harapan untuk dibiayai pemkab. Ia mengatakan, peserta PBID yang dinonaktifkan akan dicover oleh biaya dari Biakesmaskin.

“Jadi untuk bulan April nanti, premi yang kita bayarkan dari PBID itu 41.415 peserta aktif,” ujarnya.

“Untuk 42 ribu yang kemarin dinonaktifkan secara acak akan tetap kami nonaktifkan. Kalau ada yang terlanjur disurvei, sementara kami batalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang menyetujui penonaktifan tersebut mengaku, anggaran yang dimiliki oleh pemkab belum mencukupi pembiayaan PBID sebelumnya. Dana yang tersisa hanya mampu membiayai peserta yang sudah disurvey tersebut. Sehingga mulai April 2020, pemkab tidak menanggung iuran yang besar untuk jangka waktu setahun.

“Ya kami memang anggarannya segitu, jadi harus ada pengurangan penerima, bukan kenaikan. Jadi sisa biaya untuk menjamin masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang sakit,” pungkasnya.

Sebelumnya, data penerima PBID sebanyak 155.038 jiwa. Setelah dicocokkan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan, data tersebut berkurang hingga 11.586 jiwa. Sehingga total sementara yang mendapatkan PBID sebanyak 143.434 jiwa.

Kemudian dari 143.434 ini dinonaktifkan secara acak sebanyak 42.376 jiwa. Sisanya yaitu 101.592 dilakukan survei ulang. (ina/waw)

Hasil Survei Ulang PBID

  1. Meninggal 1.763
  2. Non Domisili 2.949
  3. Sejahtera 13.267
  4. Tidak ditemukan 6.755
  5. Tanpa Keterangan 859
  6. Pra-sejahtera 77.984

 

Komentar

News Feed