PBU BPJS Ketenagakerjaan di Sumenep Terus Susut, Menunggu Peran Pemkab

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MEROSOT: Minat pendaftar BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal atau bagi pekerja bukan penerima upah (PBU) terus menurun setian tahun.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Masalah premi masih jadi musabab minimnya minat pendaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari sektor informal. Jumlah peserta dari kategori pekerja bukan penerima upah (BPU) itu tidak ada perkembangan setiap tahun.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Sumenep Ihsan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal tidak pernah mencapai target. Masyarakat disebut kurang sadar dan keberatan premi walaupun nilainya kecil. Karena sasarannya adalah nelayan, petani, serta pekerjaan lainnya yang tanpa menerima upah.

“Masyarakat beralasan tidak punya uang untuk ikut BPJS ketenagakerjaan, masyarakat tidak punya penghasilan untuk membayar iurannya” katanya, Selasa (14/9/9/2021).

Kepesertaannya terus turun dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2021, yang terdaftar aktif hanya sebanyak 1.900 peserta. Sedangkan target yang ditentukan sebanyak 5 ribu peserta. Pada tahun 2020, dari target 5.005 peserta, hanya dipenuhi 1.047 peserta.

Ketiadaan bantuan premi dari Pemkab Sumenep juga disebut jadi penyebabnya. Saat ini, rencana kerja sama dengan pemkab itu masih diupayakan. Harapannya, semakin tinggi dukungan pemkab, bisa meningkatkan jumlah kepesertaan.

“Solusi kami, akan meminta pada pemerintah daerah untuk menanggung pembayaran premi, itu solusi yang tepat agar masyarakat banyak yang minat,” ungkap Ihsan yang juga menegaskan bahwa banyak manfaat yang diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ihsan memperkirakan, jumlah pekerja informal di Sumenep mencapai 30 ribu orang. Dengan demikian, masih sangat besar upaya yang harus dilakukan agar mereka masuk dalam program jaminan kecelakaan kerja

Iuran yang perlu dibayar peserta PBU senilai Rp16.800 setiap bulan. Nantinya akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Sedangkan realisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor penerima upah (PU) juga belum optimal, salah satunya di Sampang.

Berdasarkan data Diskumnaker Sampang, tercatat ada 130 perusahaan yang beroperasi di Sampang. Perusahaan itu didominasi bergerak di bidang retail seperti swalayan dan toko modern. Selebihnya adalah sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Namun banyak tunggakan premi dari perusahaan.

Sebagaimana diungkapkan Kasi Hubungan Industrial Diskumnaker Sampang, Heru Susandra kepada Kabar Madura, banyak karyawan perusahaan tidak memiliki tercakup BPJS kesehatan lantaran tidak didaftarkan oleh perusahaannya.

“Kalau soal pendaftaran perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, semuanya sudah terdaftar. Tapi apakah semua karyawan didaftarkan, ini yang perlu diselidiki lagi. Sebab masih banyak karyawan perusahaan yang belum memiliki kartu BPJS tenaga kerja,” katanya.

Diskumnaker Sampang telah mendapatkan laporan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, bahwa dari hasil monitoring ditemukan banyak tunggakan. Itu pun tidak semua karyawan dalam perusahaan didaftarkan.

Menindaklanjuti itu, pihaknya juga berencana melakukan monitoring. Hasilnya akan diselaraskan dengan data di  BPJS Ketenagakerjaan Sampang.

“Masih ditemukan dalam perusahaan hanya beberapa orang yang dilaporkan dan didaftarkan oleh perusahaan. Hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan tentang kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, ” ungkap Heru.

Reporter: Imam Mahdi, Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *