PCNU Sumenep Gelar Halaqah Antisipasi Rusaknya Lingkungan akibat Tambang Fosfat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) GELISAH: Kaum Nahdliyin Sumenep pastikan mengawal kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep menggelar halaqah pemanfaatan sumber daya alam (SDM).

Hal itu sebagai bentuk refleksi wacana perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

Bacaan Lainnya

Ketua panitia kegiatan tersebut, Ahmad menjelaskan, SDM atau kekayaan alam yang berada di Kota Keris ini harus dinikmati bersama oleh masyarakat. Artinya, jika penambangan yang cenderung merusak itu terus dilestarikan dan tanpa kendali kebijakan pemerintah, otomatis membuka keran bagi pengusaha untuk tidak lagi memikirkan kepentingan masyarakat.

“Jadi ini selaku kegelisahan kaum Nahdlatul Ulama yang berkumpul bersama untuk merespon. Terutama beredar pemanfaatan tambang fosfat, yang keuntungan besarnya pada siapa, tentunya bukan kepada masyarakat,” katanya, Rabu (20/1/2021).

Sebagai tindak lanjut dari halaqah yang melibatkan tokoh-tokoh NU itu, pihaknya akan melakukan tabayyun dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Upaya itu juga sebagai wujud awal kepedulian terhadap lingkungan di Sumenep ini. Pihaknya juga belajar dari pengelolaan tambak, yang kini sudah mengikis terutama di daerah pesisir.

“Ini sudah suara ulama, maka termasuk kegelisahan rakyat akan kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang berkaitan. Cara ini memang tradisi NU, pemerintah, pengusaha akan kami temui, untuk membahas serius kondisi ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, aktivis Front Nahdliyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep Iskandar Dzulkarnain yang hadir juga mengatakan, seperti tambang fosfat, jika pengusaha benar-benar diberi ruang untuk mengelola, dipastikan menjadi ancaman besar untuk kelestarian lingkungan.

“Apalagi selain hanya pengrusakan yang didapatkan penduduk pribumi, tidak ada alternatif untuk membenahinya,” ujar dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu.

Iskandar juga berharap, pemerintah lebih bijaksana dalam membikin regulasi. Dengan adanya tambak saja sudah menjadi keresahan tersendiri, mulai dari amdal yang kurang diperhatikan sehingga limbahnya dibuang sembarangan, seperti di Pantai Lombang.

“Fosfat itu tidak ada sisi positifnya, baik dikaji secara ilmiah, Sumenep harus belajar pada daerah lain yang tambangnya dikelola, daerah tersebut sudah kacau. Kekeringan, kesuburan tanah juga terancam,” paparnya. (ara/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *