Pejabat Baru Batal Dilantik, Gaji ASN Ditunda Lagi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) PUASA LAGI: Seluruh ASN dan seluruh anggota DPRD di lingkungan Pemkab Pamekasan batal terima gaji lebih cepat.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Ditundanya sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), berdampak kurang baik untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Pamekasan. Sebab, gaji ASN yang sebelumnya terlambat, akan cair jika pejabat baru OPD tersebut dilantik.

Rencanasebelumnya, Pemkab Pamekasanakan melantik pejabat di struktur OPD yang baru itu pada Rabu (13/1/2021). Namun dengan alasan masih ada penataan-penataan yang belum rampung, maka pelantikan pejabat tersebut gagal terlaksana.

Bacaan Lainnya

“Ditunda (lagi) karena masih disempurnakan. Kalau perbup SOTK sudah,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Budi Irianto, Rabu (13/1/2021)

Tidak hanya ASN, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, termasuk bupati, gagal menerima gaji bulan Januari lebih cepat. Sebab, jika struktur baru sudah ditetapkan dan pejabanya sudah dilantik, itu berarti BPKP sudah memiliki legal standing untuk menggunakan APBD 2021 dan mencairkan gaji ASN melalui APBD 2021.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Ali Masykur menyayangkan gagalnya pelantikan itu. Sebab, hal itu berdampak pada belum bisa digunakannya APBD 2021 dan penundaan pencairan gaji jadi lebih lama. Sementara menurutnya, banyak kegiatan pemerintah yang harus segera dilaksanakan dan memerlukan biaya dari APBD.

“Apa yang menjadi kewajiban eksekutif, seharusnya segera diselesaikan demi lancarnya roda birokrasi,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan memastikan akan segera mencairkan pembayaran gaji bupati, anggota DPRD dan ASN. Akhirnya, pengajian bulan pertama 2021 tersebut diperbolehkan memakai aplikasi sistem penggajian yang lama.

Menurut Kepala BKD Pamekasan Sahrul Munir, untuk sistem penggajian yang sempat tetunda pada awal Januari, bisa dilakukan tanpa sinkronisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Gaji kemarin tidak jalan, akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan menggunakan aplikasi yang lain, jangan sampai menghambat gaji pegawai,”paparnya, Selasa (12/1/2020).

Saat ini, SIPD baru masih dalam proses penyempurnaan. Sehingga belum terpadu dengan Kemendagri. Ditambah lagi belum ada pilot projectnya, sehingga penggunaan SIPD belum bisa optimal.

SIPD merupakan aplikasi sistem penganggaran pemerintah daerah yang terpadu dengan pemerintah pusat. Tujuannya untuk memudahkan akses data dari berbagai institusi pemerintahan.

Penyebab lainnya adalah penerapan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan (SOTK) Pemkab Pamekasan.

“Jadi nunggu SOTK juga diberlakukan, karena pejabatnya juga berpengaruh, siapa yang nanti yang akan tanda tangan, yang mengajukan, yang mencairkan, legal standingnya untuk mencairkan,”ulasnya.

Perubahan terjadi pada empat OPD, yaitu Dinas Pendidikan karena digabung dengan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata.

Kemudain, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi karena digabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)serta Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan disatukan dengan Dinas Pertanian.

Selain merger OPD, juga terjadi perubahan namaBKD menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan (BPKP). Pada lembaga tersebut juga dibutuhkan pengangkatan pejabat baru atas nomenklatur tersebut.

Karena perubahan nama itu terjadi pada lembaga yang berwenang mengelola keuangan daerah, maka kas daerah termasuk APBD tahun anggaran 2021 tidak bisa dikelola sebelum ada penetapan pejabat atas nomenklatur lembaga yang baru.

Akibatnya, gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan tidak bisa dicairkan karena tidak memiliki legal standing. Sebab, perubahan nomenklatur pada BKD menjadi BPKP dan merger OPD itu memerlukan struktur baru yang harus ditetapkan oleh bupati Pamekasan.(ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *