Pejabat Tinggi Disdik Tersandung Masalah Hukum

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Sampang-Kasus ambruknya ruang kelas baru (RKB) SMPN 2 Ketapang pada tahun 2017 lalu berbuntut panjang hingga adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kasus yang ditangani pihak Polres Sampang itu kini menyeret dua orang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Keduanya masing-masing berinisal J dan R.

Sejauh ini, pejabat berinisial J itu dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), sementara R adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Kepada Kabar Madura, Kasatreskrim Polres Sampang AKP Subiantana menyatakan masih memeriksa dan mendalami peran keduanya. “Tunggu hasilnya nanti,” kata dia.

Saat ditanya mengenai terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), Subiantana menegaskan tidak ada masalah, sebab, sekalipun pihaknya sudah menerbitkan SPDP, pemeriksaan masih terus dilanjutkan.

“Nanti kami lengkapi dulu. Nanti kalau sudah selesai dilengkapi dikirim,” ungkapnya.

Disamping itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo menuturkan, kasus dimaksud sedianya menjadi ranah dan kewenangan pihak Polres Sampang selaku yang menangani perkara, sedang pihaknya telah menerima SPDP dari Polres.

“Kalau SPDP memang sudah kami terima dari polres, yang menyidik kan polres. Kalau soal penahanan kan kewenangan penyidik, monggo ditanya kesana, sebab kami hanya menerima SPDP,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, tidak hanya pejabat tinggi Disdik yang tersandung hukum, namun sudah tercatat salah satu nama berinisial AA selaku Direktur CV Amor Palapa.

Pagu anggaran pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang itu senilai Rp134 juta. Proyek ini dikerjakan MT dengan meminjam nama CV Amor Palapa milik tersangka AA.

Dari hasil penyelidikan, MT memberi uang tanda terimakasih peminjaman nama CV itu kepada AA senilai Rp2,5 juta. Setelah berhasil mengalihkan pinjaman CV, MT bertindak dengan menjual proyek tersebut ke NR (inisial) senilai Rp 75 juta.

Dalam perkembangannya, MT mengerjakan proyeknya itu kepada NR dengan nilai yang lebih kecil dari yang ditetapkan Pemkab Sampang, yakni Rp75 juta. Dengan nilai seperti itu, proyek tetap dikerjakan oleh NR, namun karena nilai anggarannya kecil menyebabkan bangunan ambruk. (han/rei)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *