oleh

Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sampang Menunggu Pengumuman Khusus  

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Wacana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, tidak bisa digelar tahun ini. Kondisi itu, mulai menjadi bahan perbincangan, pada momen serial diskusi 2 yang digelar Aliansi Jurnalis Sampang (AJS), Minggu (28/3/2021). 

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, wacana diundurnya pilkades serentak semakin berkembang di kalangan masyarakat. Bahkan dikabarkan, pilkades serentak akan digelar pada tahun 2025 mendatang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan mengaku belum ada pengumuman khusus (PK) mengenai diundurnya pilkades serentak. Menurutnya, pilkades serentak belum bisa dilakukan tahun ini akibat ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. 

“Kami akan melakukan segala pertimbangan apakah tahun ini bisa dilaksanakan atau belum. Karena banyak aturan yang perlu kami patuhi,” ujarnya. 

Diungkapkan, beberapa aturan yang harus dipenuhi jika pilkades serentak digelar tahun ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 72 Tahun 2020 tentang Pilkades Serentak. Termasuk surat edaran (SE) Kemendagri Tahun 2020 tentang Pilkades Serentak. 

“Dalam aturan yang baru. Pemilih setiap tempat pemungutan suara (TPS) hanya dibatasi 500 orang. Sehingga dipastikan, akan menambah jumlah TPS jika sebanyak 111 desa menggelar pilkades serentak,” ungkapnya.

Laki-laki yang akrab disapa Wawan itu mengatakan, jika batasan jumlah pemilih per TPS dipastikan jumlah TPS akan bertambah banyak. Praktis, anggaran yang dibutuhkan juga membengkak. Sebab, pembayaran petugas di TPS akan semakin banyak. Sehingga berdampak pada kekuatan anggaran pemerintah.

Menurutnya, jika pilkades tetap dilanjut jumlah TPS akan mencapai 1000 lebih. Termasuk, pembengkakan pada anggaran lainnya. Sesuai hitungan pemerintah sementara, jika pilkades dilanjut, maka anggaran yang harus disiapkan mencapai empat kali lipat dari anggaran yang disediakan pemerintah daerah.

“Anggaran tahun ini untuk pilkades disediakan Rp10,5 miliar. Jika terpaksa digelar dengan bentuk aturan yang baru, maka anggaran akan mencapai empat kali lipat dari dana yang ada. Pemerintah daerah tidak siap untuk tahun ini,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah mengaku, selain adanya pembatasan dalam aturan yang dikeluarkan Kemendagri tahun 2020 juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seperti efek sosial di masyarakat dan  keamanan yang juga harus dipikirkan.

“Dalam aturannya, jika ada kerumunan mencapai 50 orang, maka hasil pilkades akan didiskualifikasi. Sehingga ini akan rawan terjadi konflik,” responnya. 

Pihaknya menegaskan, jika ada pihak-pihak yang sengaja melakukan provokasi dengan mengumpulkan massa dan bertujuan untuk menggagalkan hasil pilkades. Diprediksi, tindakan tersebut akan semakin kuat memicu konflik. (man/ito)

Aturan yang harus dipenuhi untuk menggelar Pilkades di Kabupaten Sampang

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 72 Tahun 2020 tentang Pilkades Serentak. 
  • Surat edaran (SE) Kemendagri Tahun 2020 tentang Pilkades Serentak. 

Salah satu isi aturan dan dampak jika Pilkades Serentak tetap dilaksanakan

  • Setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang
  • Secara otomatis jika ada pembatasan jumlah TPS, maka akan ada penambahan TPS
  • Praktis  jumlah anggaran juga akan membengkak
  • Petugas TPS akan semakin banyak
  • Pilkades tetap berlanjut maka jumlah TPS akan mencapai 1.000 lebih TPS
  • Anggaran yang disediakan Rp10,5 miliar, jika tetap dilaksanakan maka dana yang dibutuhkan diprediksi empat kali lipat dari anggaran Rp10,5 miliar 

Komentar

News Feed