Pelaku Usaha Banyak Tidak Memenuhi RTH

  • Whatsapp
KM/SUBHAN TAAT ATURAN: Salah satu lokasi usaha perhotelan di Kabupaten Sampang yang sudah memenuhi kewajiban RTH 10 persen dari total luas area usaha.

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang menyebut tingkat kepatuhan para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 10 persen dari total area usaha relatif rendah.

Terbukti, masih banyak kawasan usaha di Kota Bahari ini yang hingga kini belum memenuhi kewajiban RTH. Kendati demikian, DLH Sampang mengaku tidak bisa menjatuhi sanksi kepada para pelaku usaha yang abaikan kewajiban menyediakan RTH itu, hanya sebatas teguran dan pembinaan.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Sampang Zainullah berujar, mayoritas usaha pertokoan belum memenuhi kewajiban RTH. Yang sudah memenuhi penyediaan RTH hanya perhotelan.

“Saat ini usaha yang sudah memenuhi kewajiban RTH baru perhotelan sebanyak 5, sedangkan usaha pertokoan dan semacamnya mayoritas belum memenuhi,” ungkap Zainullah, Kamis (25/7).

Selama ini, upaya yang dilakukan menaggalakkan sosialisasi tentang pentingnya ketersedian RTH sesuai peraturan yang ada. Sebab, kesadaran masyarakat masih lemah

Selain itu, kebanyakan para pemilik usaha beralasan karena ketersedian lahan dan ruang untuk ditanami pepohonan sangat terbatas.

“Sebenarnya, kami sudah mendorong pelaku usaha untuk menyediakan RTH yang memadai, akan tetapi mereka tidak patuh, dan kami tidak bisa memberikan sangsi, cukup menegur dan melakukan pembinaan rutin,”dalihnya.

Menurutnya, kewajiban pemenuhan RTH, pada dasarnya sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air. Sedangkan manfaat RTH, diantaranya dapat membentuk keindahan dan kenyamanan serta sebagai upaya pembersih udara yang sangat efektif, dapat memelihara kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan dan sebagainya.

“Sebenarnya penyediaan RTH ini sangat simple, jika tidak memungkin ditanam di tanah bisa ditanam di pot dan semacamnya, yang terpenting bisa memenuhi 10 persen dari total luas areanya,”tandasnya.

Kewajiban ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana pada pasal 29 ayat 3 ditegaskan RTH privat meliputi kawasan halaman gedung milik masyarakat atau swasta harus ditanami tumbuhan minimal 10 persen dari luas wilayah yang ada. (sub/rei)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *