Pelaku Usaha Tuntut Keterbukaan Pengelolaan CSR

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) DIPANGGIL: Direksi dan perwakilan perusahaan di seluruh Bangkalan menghadiri pemanggilan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Kabarmadura.id/Bangkalan– Penyaluran progam Corporate Social Responsibility (CSR) bagi setiap perusahaan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Perda ini juga mengatur besaran CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan. Besaran tersebut adalah 2,5 persen.

Namun, sejatinya program CSR tersebut masih belum berjalan. Sebab, pelaku usaha yang ada di Bangkalan belum melihat adanya transparansi dari pemkab ketika program itu diberikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Busana Indah Muhammad Gunawan Wibisono.

Bacaan Lainnya

“Kalau kita diharapkan ada partisipasi untuk program pemerintah seperti CSR. Kita harapkan ada keterbukaan. Jadi selama ini CSR di Bangkalan ndak jalan,” katanya usai memenuhi panggilan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Selasa (3/2/2020).

Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR kebanyakan mengelola CSR sendiri. Gunawan menambahkan, indikasi tidak jalannya CSR yang diberikan oleh pelaku usaha bagi pemerintah yakni selama ini menurutnya, perusahaan banyak dimintai dana. Sedangkan dana tersebut yang mengelola pemerintah dan banyak perusahaan yang tidak tahu apa kegiatannya.

“Kalau begitu kan tidak mewakili sisi kepentingan dari perusahaannya. Kalau kita tahu harusnya dibuka ruang juga untuk pelaku usaha untuk melakukan promosi,” paparnya.

“Misalnya pembangunan sebuah taman untuk Kota Layak Anak (KLA) dari dana CSR, mungkin bisa juga dipampangkan nama perusahaan yang berkontribusi di dalamnya,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan yang melakukan inisiasi pemanggilan kepada seluruh perusahaan baik kecil maupun menengah ke atas sempat kecewa. Pasalnya, dari 20 undangan untuk perusahaan di Bangkalan. Banyak yang tidak hadir. Padahal pemanggilan tersebut dalam bentuk menampung aspirasi CSR yang diberikan bagi pengesahan Perda KLA.

“Tentunya kami sangat kecewa banyak pelaku usaha yang tidak hadir, sebab, ini juga menyangkut kewajiban dan tanggung jawab mereka. Kami akan berkoordinasi dengan komisi C. Kalau perlu disidak, barangkali ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengusaha terutama untuk galangan kapal yang tidak hadir,” terangnya.

Politikus PPP itu mengungkapkan, koordinasi dengan para pengusaha di Kabupaten Bangkalan dalam rangka menyatukan persepsi demi terwujudnya predikat KLA. Contoh yang dimaksud Nur Hasan bisa peruntukannya menyesuaikan dengan kebutuhan KLA. Bisa berbentuk perpus keliling maupun kebutuhan yang lain yang berhubungan langsung dengan anak.

“Jika memang tidak bisa memberikan berupa fresh money, kita malah lebih suka nontunai. Kita harapkan berupa fasilitas atau kebutuhan yang bisa menunjang Bangkalan ini menjadi KLA,” ungkapnya.

Sementara itu, dari 20 perusahaan yang tidak hadir dalam undangan tersebut, sebanyak delapan perusahaan tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam rapat koordinasi itu. Sebut saja, Bank BCA, BNI, Mandiri, BTPN, Indomaret, PT Triwarako, PT Ben Santoso, dan PT BTS. Komisi D akan berencana bekerja sama dengan Komisi C dan B menyelidikan ketidakhadiran perusahan-perusahaan besar ini.

“Yang tidak hadir ini kan juga menjadi tanda tanya, apakah mereka sudah melakukan CSR atau belum. Karena selama ini belum ada program yang nampak,” tandasnya. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *