Pelantikan Kades Ditunda Rawan Timbulkan Polemik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) DITUNDA: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk kepastian pelaksanaan pelantikan kepala desa (kades) terpilih.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pelantikan kepala desa (kades) terpilih di Kabupaten Bangkalan ditunda. Sebelumnya, pelantikan tersebut direncanakan pada Jum’at (9/7). Namun, akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, pelaksanaan ditunda hingga ada edaran baru dari Menteri Dalam Negeri Mendagri.

Padahal surat keputusan (SK) kades lama berakhir pada Kamis (8/7). Sehingga, untuk pengganti pelaksana harian dimandatkan pada camat di lingkup desa setempat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Handiyansyah, Rabu (7/7/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penerapan PPKM darurat dilakukan dalam kurun waktu yang juga melewati tanggal pelantikan. Sehingga, untuk menunggu kepastian tanggal penundaan masih belum jelas. Sebab, masih menunggu instruksi lanjutan dari Mendagri. “Meski nanti PPKM darurat selesai, kami masih harus menunggu himbauan Mendagri,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, keputusan itu merupakan salah satu solusi tepat, mengingat ada lima kades yang meninggal sebelum dilantik dan akan digantikan oleh penanggung jawab yang ditunjuk oleh bupati. “Karena yang meninggal ini banyak yang menanyakan dan ini sudah sesuai dengan peraturan bupati (perbup),” jelasnya.

Sehingga, dari total semula 117 desa yang memiliki kades terpilih, lima diantaranya akan ditunjuk PJ yang oleh bupati, dan 112 lainnya akan dipimpin pelaksana harian (Plh yang ditunjuk oleh kecamatan. “Nanti PLH yang ditunjuk juga akan dievaluasi langsung oleh bupati,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Pendabah Syaiful Dullah menyampaikan, jika pelantikan terlalu lama ditunda, maka rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, banyak pendukung yang khawatir penunjukan Plh tidak sesuai dengan keinginan warga. “Kalau warga nanti tidak menyetujui ini kan juga akan beresiko,” responnya.

Selain itu, penggunaan dana selama Plh menjabat tentu juga akan menimbulkan banyak keraguan di masyarakat. Sehingga, meskipun Plh tidak bisa dihindarkan, setidaknya jangka waktunya tidak terlalu lama. “Lebih cepat dilantik lebih baik, untuk desa dan masyarakat,” tukasnya.  (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *