oleh

Pelelangan 41 Paket Proyek Terhambat

Dampak Permen dan Perpres Berseberangan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sebanyak 41 paket proyek Dinas Pekerjan Umum (PU) Bina Marga Sumenep tidak bisa dilelangkan sebagaimana mestinya. Sebab, terkendala regulasi terkait usaha kecil.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina Marga Moh Jakfar mengungkapkan, antara Peraturan Menteri (Permen) PU dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak sama. Itu mengenai batasan yang dimaksud dengan usaha kecil.

“Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan usaha kecil itu sampai pada angka Rp10 miliar. Sedangkan dengan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah di bawah Rp2,5 miliar,” ungkap Jakfar saat dihubungi Kabar Madura, Kamis (14/3).

Lebih lanjut Jakfar menjelaskan, dengan adanya perbedaan peraturan yang seperti itu sangat berdampak buruk pada semua proyek PU Bina Marga yang akan dilelangkan. Pasalnya, menurut Jakfar, sebelumnya ia merencakan Desember 2018 proses pelelangan sudah rampung. Paling tidak jika ada kendala karena banyaknya pekerjaan, bisa diselesaikan di Januari 2019.

Akan tetapi, Januari sampai Februari berjalan, pelelangan itu belum juga bisa dilaksanakan karena regulasi tersebut. Selain itu, yang menjadi penghambat pelelang adalah karena kebanyakan rekanan di Sumenep masih belum memiliki UJKN yang baru. UJKN di tahun ini harus diperbaharui.

“Dalam minggu ini katanya perbubnya sudah dibuat, setelah itu selesai. Baru kita melayangkan pelelangan dengan persyaratan itu tadi,” tambah Jakfar lebih lanjut.

Berhubung dengan adanya kendala tersebut, apabila perbub itu telah selesai dan disahkan, maka pihaknya menargetkan April mendatang sudah bisa dilelang. Paling tidak, Mei sudah ada pemenang lelang. Selanjutnya, semua proyek tersebut diproyeksikan selesai pada tahun 2019. (mad/nam)

Komentar

News Feed