oleh

Pelototi DD, Bupati Sampang Akan Bentuk Satgas

Kabarmadura.id/Sampang-Lantaran realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Sampang belum optimal. Indikasinya, realisasi program yang didanai DD itu sering berpolemik. Bahkan, ada kepala desa (kades) tersandung kasus hukum.

Menyikapi hal itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengungkapkan, realisasi DD di wilayahnya masih belum maksimal, karena banyak masalah-masalah dan sering terdapat kesalahan administrasi.

Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini pihak kepolisian setempat dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, untuk memperketat pengawasan DD dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus pengawas DD.

“Kami berencana untuk membentuk Satgas dana desa, yang bertujuan memberikan pendampingan dan pengarahan  serta monitoring terhadap semua kegiatan yang didanai dari DD ini, agar realisasinya lebih optimal,” ucap Slamet Junaidi, Kamis (13/2/2020).

Dirinya menceritakan, mayoritas kades di daerah yang berjuluk Kota Bahari itu, selalu menjadi korban, baik sebelum pencalonan dan sesudah pencalonan. Karena setelah terpilih dilaporkan kepada APH dan sebagainya, supaya dijatuhkan dan berbagai problem lainnya di desa.

Seperti peristiwa beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku banyak menerima laporan, bahwa para calon kades atau incumbent yang akan mencalonkan lagi, malah dilaporkan ke kejaksaan, kepolisian dan sebagainya .

“Kadang-kadang ada pesanan dari oknum atau dari lawan politiknya, ini lah yang menjadi prioritas kami untuk mengantisipasi tentang penyelenggaran DD ini,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Aba Idi itu mengaku, pihaknya berkeinginan dari 180 desa di Kabupaten Sampang, bisa menjadi desa mandiri. Karena hingga saat ini, belum ada desa yang mandiri. Meski demikian, dirinya mengungkapkan, tahun ini ada tiga desa yang akan diusulkan kepada kementerian agar menjadi desa mandiri.

Selain itu, pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih maksimal. Pihaknya juga mengajak semua elemen dan pemangku kebijakan, untuk bersama-sama terus maksimalkan program-program nyata yang bermanfaat kepada masyarakat.

“Mari kita semua, para camat, kades dalam memimpin ini menggunakan hati, jangan nafsu, kami tidak ingin ada pemimpin yang tersangkut hukum, maka kami terus monitor realisasi program di desa dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Sampang Ivan menekan kades untuk menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) sesuai dengan Renacana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, DD dan ADD dianggarkan untuk kemajuan desa bukan bukan untuk kepentingan pribadi. Karena, tujuan pemerintah mengeluarkan anggaran besar tersebut agar desa lebih maju dan bisa berguna untuk Masyarakat

“Jangan bermain-main jika tidak ingin di bawa ke ranah hukum,” ungkapnya. (sub/mal/pin)

 

Komentar

News Feed