Pemangku Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumenep Akui Kesulitan Mensejahterakan Guru Non PNS 

  • Bagikan
(FOTO: KM/IST) PAHLAWAN BANGSA: Kesejahteraan guru non pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep masih jauh dari harapan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, untuk mensejahterakan guru non pegawai negeri sipil (PNS) masih jauh dari harapan. Bahkan, sulit untuk mencari solusinya. Selain itu, tidak semua guru mendapatkan tunjangan langsung dari pemerintah. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa Timur (Jatim) di Sumenep, Syamsul Arifin, Senin (07/12/2020).

“Hanya ada sekitar 400 ratusan guru non PNS dan sertifikasi yang mendapatkan SK gubernur. Sehingga setiap bulan mereka mendapatkan gaji Rp900 ribu, sedangkan sisanya ditanggung yayasan atau sekolah,” katanya.

Termasuk yang berada di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep,  ada sekitar 3.500 guru yang mendapatkan insentif sebesar Rp3 juta selama setahun, dari jumlah 19 ribu guru di bawah binaannya. Sedangkan, untuk mendapatkan predikat sertifikasi merupakan kewenangan pusat untuk proses rekrutmennya.

“Insentif Rp3 juta terbagi dua kali setahun, itu berdasarkan data di simpatika, kalau statusnya honorer tetapi tidak masuk, maka tidak mendapatkan insentif, berarti sama diserahkan ke sekolah,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Sumenep, H. Rosi.

Senada diungkapkan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Carto. Pihaknya mengaku, tidak semua guru mendapatkan penghargaan yang setimpal atas jasanya. Instansinya, hanya bisa memberikan tunjangan transport sebesar Rp900 ribu dan honor sebesar Rp1,8 juta per tahun.

“Tapi itu tidak semua guru dapat, hanya sebagian saja. Dan jika sudah pernah dapat maka gantian, artinya tidak akan dapat setiap tahun,” paparnya.

Sementara itu, salah satu guru honorer, Eko Mulhaq mengaku, berulang kali mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif. Hanya saja, belum berhasil hingga  menjelang akhir tahun. “Biasanya saya dapat honor itu pertiga bulan, paling sekitar Rp400 ribu, kalau diajukan belum ada informasi, tidak tahu diterima atau tidak,” keluhnya. (ara/ito)

Baca juga  Menelusuri Masjid Al-Akbar, Jejak Ahli Fiqih Abad ke-17
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan