Pembahasan APBD 2021 di Pamekasan Terancam Molor

  • Whatsapp
(FOTO : KM/ ALI WAFA) BELUM TELAT: Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 hingga saat ini belum terlaksana karena terganjal perubahan struktur organisasi (SO) perangkat daerah.

KABARMADURA.ID, Pamekasan  – Tidak sampai genap 60 hari akan memasuki tahun 2021. Namun hingga saat ini pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, untuk tahun 2021 tidak kunjung dilakukan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Masrukin mengaku, masih menunggu tuntasnya pembahasan peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Bacaan Lainnya

Perda tersebut mengatur tentang perampingan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), guna efisiensi kinerja pemerintah daerah. Pihaknya mengaku kesulitan untuk membahas kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), lantaran adanya perubahan struktur organisasi pada pemerintah daerah.

“Tingkat kesulitan saat membahas KUA itu kan mau pakai struktur organisasi (SO) mana, dan rencana ada perubahan SO,” ujarnya, Senin (09/11/2020).

Menurutnya, belum terlambat, karena di tahun-tahun sebelumnya pembahasan biasa dilakukan pada November atau Desember. Pihaknya memproyeksikan pembahasan APBD 2021 dilakukan setelah SO yang baru sudah ditetapkan.

Dia merinci, tahap pertama dalam pembahasan APBD 2021 yaitu pembacaan nota penjelasan bupati, pandangan umum fraksi, jawaban bupati atas pandangan fraksi, kemudian bahan-bahan tersebut dibahas di komisi dan fraksi untuk didalami.

Setelah dibahas bersama oleh tim anggaran (timgar) dan badan anggaran (banggar), sebelum diparipurnakan. Pihaknya menargetkan pada tanggal 26 November, pembahasan sudah selesai dilakukan dan disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi.

“Kami terus lakukan percepatan, karena Desember itu banyak liburnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Bachiar EFF mengaku belum bisa memastikan kapan perda mengenai susunan SO yang baru, setelah dilakukan perampingan bisa disahkan sebagai perda.

Kendati begitu, raperda tersebut telah memasuki tahap akhir dan telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim). Hanya saja sidang paripurna pengesahan raperda tersebut tidak kunjung dijadwalkan. “Kami masih menunggu jadwal dari dewan,” tukasnya. (ali/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *