Pembahasan BEP Tembakau di Sumenep Terganjal PPKM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) KESAL: Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari menilai harga tembakau belum optimal.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Harga tembakau masih belum stabil. Sebab, belum ada pembahasan mengenai break even point (BEP). Salah satu dampaknya, hasil panen petani tembakau dibeli dengan harga murah. Sebab, eksekutif terkesan tidak serius mengatur tentang harga tembakau petani. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari, Rabu (11/8/2021).

Menurutnya, sesuai laporan masyarakat harga si daun emas hanya bermain di angka Rp20 ribu, Rp25 ribu, Rp28 ribu hingga Rp30 ribu, tergantung kualitas tembakaunya. Padahal, kualitas daun emas di Sumenep sangat bagus. “Kami dari awal sudah mewanti-wanti harus ada ketentuan harga tembakau dari pemerintah dengan kesepakatan bersama pihak pabrik. Namun, hingga saat ini belum terwujud. Draf masih belum disetor kepada kami,” kesalnya.

Pihaknya menegaskan, setidaknya harga tembakau di daerah mahal. Minimal bermain di angka Rp50 ribu keatas. Sehingga, petani tidak merugi dan bisa membiayai segala kebutuhan pertanian. “Kami dari awal mewanti-wanti pada pemkab mengenai harga tembakau. Namun, kami seolah diacuhkan,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya Pemkab dan DPRD berupaya merubah regulasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau akan direvisi. Alasannya, agar perda terbukti dalam melindungi petani tembakau dari monopoli perdagangan tembakau.

Selain itu, mampu secara spesifik mengatur besaran harga sebagai bentuk optimalisasi dalam mensejahterakan petani tembakau. Tujuan yang ingin dicapai, sebagai solusi dari pemerintah daerah agar kehidupan petani lebih sejahtera. Namun hingga saat ini tidak ada progres. “Pokoknya segara mungkin pemkab bersama pabrikan segera duduk bersama,” tukas politis dari PPP.

Kepala bidang (Kabid) Perkebunan Rina Suryandari mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menjadikan sedikit kendala dalam hal melakukan koordinasi dengan pihak gudang. Terlebih, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pihaknya berharap, para petani bisa bersabar dan bisa memaklumi kondisi saat ini. Bahkan berjanji, akan segera menginformasikan kepada petani tembakau jika sudah ada kepastian jadwal gudang buka.

Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Jum’at (26/03/2021) berjanji akan memperjuangkan hak petani mengenai harga tembakau. Dalam pandangannya, tanaman tembakau merupakan komoditas pertanian yang sangat strategis. Sehingga, keberadaannya harus dilindungi melalui regulasi.

“Raperda itu bagian dari melindungi petani tembakau di Kabupaten Sumenep. Makanya, dibuat perlindungan hukum yang bisa mengayomi masyarakat petani tembakau agar benar-benar ada jaminan,” janjinya. (imd/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *