oleh

Pembahasan Honor Ad Hoc KPU Tunggu Rampungnya RAPBD 2020

Kabarmadura.id/Sumenep -Pengajuan bantuan dana khusus penyelenggara ad hoc akan dibahas setelah rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Pengajuan tersebut sudah masuk pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu sajak Kamis (30/10).

Hal tersebut diungkapakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Edy Rasiady. Ia memastikan, surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah masuk. Dirinya, bersama jajarannya, setelah itu akan mempelajari dan merapatkan dengan tim anggaran.

“Kita akan rapatkan setelah pembahasan RAPBD 2020,” katanya, Minggu (3/11).

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, kebutuhan dana untuk ad hoc tidak perlu persetujuan DPRD, hanya pemberitahuan saja. Mengenai waktu Pembahasan APBD 2020, akan dibahas pada (12/11) mendatang.

“Jadwal tersebut akan diusahakan tepat waktu. Sebab, DPRD masih banyak agenda baru yang harus diselesaikan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sumenep A. Warits menjelaskan, Pengajuan dana khuss Ad hoc sudah diajukan pada Bupati Sumenep melalui Sekkab. Besaran dananya yakni sesuai aturan baru, di antaranya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)untukKetua Rp2.200.000, anggotaRp1.900.000, Sekretaris Rp1.550.000 dan Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis Rp1.000.000.

Kemudian, untuk Panitia Pemungutan suara (PPS) juga ada peningatan. Ketua KPPsenilai Rp1.200.000,anggota Rp1.150.000,Sekretaris Rp1.100.000 dan Staf/pelaksana Rp1.000.000 serta petugas pemutahiran data pemilihan senilai Rp1.000.000.

Warits menambahkan, untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Ketua sebanyak Rp900.000, anggota Rp850.000, Penanganan TPS/ Satinmas Rp650.000.

“Usulan tersebut mengacu pada usulan biaya yang telah disetuji oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu)Berdasarkan surat Nomor MK S-357/MK/.02/2018,” pungkasnya. (Imd/pai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed