Pembahasan KUA-PPAS di Bangkalan Terganjal P-RPJMD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) SERIUS: Tim Anggaran (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan membahas perubahan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) dan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 ditunda. Sebab, ada perubahan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) tahun 2018-2023 belum rampung. Kondisi itu, memantik reaksi tidak sedap dari badan anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan.

Mereka menilai, kinerja tim anggaran (Timgar) tidak serius. Bahkan, kegiatan pembahasan sempat walk out. Sebab, Timgar tidak memberikan penjelasan nota pengantar P-RPJMD pada saat pembahasan KUA-PPAS. “Lambatnya penyelesaian P-RPJMD ini, menandakan tidak becusnya kinerja Timgar.” kesal anggota Banggar DPRD Bangkalan Mahmudi, Rabu (11/8/2021).

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS tidak bisa dibahas secara bersamaan dengan P-RPJMD. Sebab, isi KUA-PPAS berlandaskan P-RPJMD sebagai dasarnya. Bahkan, di P-RPJMD yang akan dirubah berupa harga satuan termasuk alat satuan organisasi dan tata kerja (SOTK). Sehingga, nomenklatur rancangan APBD tahun 2022 harus melakukan penyesuaian.

“Kalau keterlambatan pembahasan tidak rampung sampai November nanti, ya jangan disalahkan ke orang lain. Masak kami yang mau disalahkan, mereka tidak melakukan antisipasi melaksanakan nota pengantarnya,” paparnya.

Jika KUA-PPAS tetap dibahas, sedangkan P-RPJMD belum selesai  jelas tidak ada dasarnya. Idealnya, pembahasan KUA-PPAS harus disesuaikan dengan APBD. Yakni, APBD harus mengacu pada RPJMD yang nantinya akan menjadi RKPD. Sehingga, visi misi bupati bisa disesuaikan dengan P-RPJMD. “Yang namanya perubahan, meski hanya nomenklaturnya saja, dari awal bisa di rubah mulai poin A hingga Z nantinya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad mengaku, harus menunda pembahasan KUA-PPAS lantaran tidak memenuhi syarat. Ditundanya pembahasan itu, hingga P-RPJMD selesai dibahas oleh Timgar. Bahkan mendesak Timgar bisa menyelesaikan pembahasan P-RPJMD secepatnya.

“Penundaan pembahasan KUA-PPAS ini bukan karena ada persoalan. Tapi memang belum memenuhi syarat, sampai kapan ditunda? Kami menunggu Timgar menyelesaikan P-RPJMD-nya. Nanti akan kami jadwal ulang,” responya.

Terpisah, Ketua Timgar Bangkalan Taufan Zairinsyah menyampaikan, tidak mempermasalahkan jika pembahasan harus ditunda. Sebab, berdasarkan hasil rapat sebelumnya dengan Banggar, memang ada kesepakatan antara Timgar dan Banggar untuk menunda hingga P-RPJMD selesai dibahas. “Secara hirarki memang aturannya seperti itu, tapi kalau berbicara waktu harus segera membahas itu. Sehingga, P-RPJMD ini dibahas berbarengan dengan KUA-PPAS,” terangnya.

Sehingga, RPJMD yang ada masih tetap berlaku hingga tahun 2023. Maka, pembahasan KUA-PPAS bisa memakai RPJMD yang masih berlaku. Sebab, perubahan RPJMD hanya di nomenklaturnya. Hal itu, mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kalau dari Timgar inginnya tetap berlanjut, karena nanti kalau menunggu perubahan, pembahasan akan molor lagi,” tukasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *