oleh

Pembakaran Objek Wisata, Satpol PP: Sudah Resiko Usaha tanpa Izin

KABARMADURA.ID, Pamekasan –Resiko besar yang dialami Kafe Bukit Bintang, yakni dibakar massa, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi, semata-mata karena tidak melengkapi izin.

Sebab, Kafe Bukit Bintang hanya memiliki izin usaha mendirikan kafe, tidak sebagai tempat wisata. Sehingga izin yang dimiliki hanya dari online single submission (OSS) dengan biaya tidak lebih dari Rp3 juta. Sementara untuk izin wisata membutuhkan biaya lebih.

Diketahui, kafe  itu juga menyediakan wahana bermain dan memungut biaya parkir, sehingga menurut Kusairi, membutuhkan beberapa rekomendasi izin dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pamekasan.

Kusairi meyakini, penolakan warga terhadap kafe itu sejatinya bisa dihindari bila izin usahanya lengkap. Sebab menurutnya, jika izin usahanya lengkap, maka di dalamnya akan terdapat hasil sosialisasi dan musyawarah antara pemilik dengan para tokoh setempat.

“Kalau ada izinnya, tidak akan ditolak, karena nanti untuk mengurus izin, harus ada persetujuan para tokoh setempat, nanti itu akan jadi rekomendasi untuk penerbitan izin,” ujarnya.

Karena dasar itulah, Satpol PP menutup paksa Kafe Bukit Bintang. Selain tanpa izin lengkap, berpotensi mengundang kegaduhan dari warga dan tokoh setempat.

Sebenarnya, Kusairi mengklaim telah berupaya agar tidak sampai terjadi kegaduhan. Bahkan sebelum peristiwa pembakaran terjadi, pihaknya sudah memediasi pemilik kafe dan tokoh setempat. Dalam mediasi itu, pemilik kafe disarankan tidak melanjutkan usahanya, karena tidak disetujui oleh sejumlah masyarakat.

Sementara itu, sikap Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan untuk tidak mengusut kasus pembakaran dan penjarahan karena tidak adanya laporan masuk, dinilai oleh pakar hukum M. Alfian sebagai sebuah kemerosotan dalam penegakan hukum.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya inin menjelaskan, terdapat dua model dalam hukum acara pidana, model A, yaitu laporan atas dasar temuan polisi dan model B atas dasar laporan pihak lain. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kasus pembakaran Kafe Bukit Bintang, menurutnya kepolisian harus melakukan tindakan, karena aksi pembakaran dan penjarahan sudah jelas merugikan pemilik tempat dan itu dilakukan di hadapan pihak kepolisian, sehingga Alfian menilai, hal itu sebagai temuan polisi.

Terlebih, kepolisian harus hadir untuk memberikan rasa aman terhadap warga dan agar tidak terjadi kejadian serupa yang dapat merugikan masyarakat. Bahkan jika Polres Pamekasan tidak mengusut kasus tersebut, menurutnya aparat Polres Pamekasan bisa mendapatkan sanksi dari Propam Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Bahkan Alfian menyebut, dalam kasus ini tidak perlu dilakukan penyelidikan, karena sudah jelas terjadi pembakaran dan penjarahan, sehingga kasus tersebut bisa langsung disidik karena kerugian akibat pembakaran dan penjarahan bukan lagi dugaan.

“Harus ada penyidikan di situ, karena sudah ada pembakaran bukan dugaan pembakaran, jadi sudah nyata, videonya sudah viral,” tegasnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed