oleh

Pembangunan di Lahan Produktif Tetap Berlanjut

Kabarmadura.id/SUMENEP – Peraturan daerah (perda) nomor 2 Tahun 2018 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang mengatur tentang pembangunan yang berada di daerah kawasan pertanian, kawasan hijau, atau daerah resapan sudah disahkan pada pertengahan Januari tahun 2018. Dalam perda tersebut, dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan pembangunan di LP2B, alih fungsi lahan, harus diganti tiga kali lipat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Abd Madjid mengungkapkan, sebelum adanya perda itu, ada banyak pembangunan yang dibangun oleh pengembang. Namun para pengembang sudah mengganti lahan sebagaimana diatur dalam perda itu.

“Ada perda yang mengatur. Kalau ada yang memakai lahan pertanian (untuk properti, red) itu (pengembang, red.) harus mengganti, konpensasi dari pengembang tiga kali lipat. Kalau satu hektar (yang dipakai, red), dia (pengembang, red) harus menghidupi sawah tiga hektar dengan cara membuat irigasi baru,” ungkap Madjid saat ditemui di kantornya, Rabu (21/3).

Salah satu lahan produktif yang dibangun perumahan adalah di daerah Desa Babbalan. Perumahan tersebut dibangun oleh PT Randu Perumahan. Menurut Madjid, pembangunan tersebut tetap boleh dilanjutkan karena sudah melakukan ganti rugi lahan tiga kali lipat sebagaimana ditentukan.

Akan tetapi, Madjid tidak menunjukkan data validnya kepada Kabar Madura dengan alasan terburu-buru untuk terjun ke lapangan.

“Datanya sudah ada di kami (terkait ganti rugi lahan produktif, red),” jelas kepala DPMPTSP kepada Kabar Madura.

Sementara pihak PT Randu Perumahan, meminta supaya mengecek ke DPMPTSP perihal data ganti rugi lahan.

“Dicek aja ke perijinan, kalau belum ada pengganti berarti izin kan belum keluar. Itu yang hitung bukan kita, jadi yang menghitung itu timnya mereka (perizinan, red) saya kan tinggal melaksanakan saja. Aku gak hafal ya lokasi penggantinya dimana,” kata pria yang akrab disapa Afi yang mengaku penanggung jawab dari pembangunan properti di Desa Babbalan saat dihubungi melalui nomer pribadinya.

Lebih lanjut Afi akan menunjukkan data ganti rugi lahan apabila ditemuai secara langsung di kantornya. Akan tetapi, setelah ditemui di kantornya, Afi tidak memberikan data apapun tentang ganti rugi lahan itu, baik lokasi dan luasannya.

Malah, sama seperti yang disampaikan via telepon, yakni mempersilakan menanyakan ke DPMPTS. Bahkan, saat dicoba ditanya perihal ganti lahan, pihaknya tidak menjawab sebagaimana ditanyakan.

Adapun sanksi lain bagi para pengembang yang tidak memenuhi persyaratan ganti rugi lahan sebagaimana ditentukan adalah penghentian secara paksa terhadap proses pembangunan, ketika masih dibangun, dan izin operasionalnya dicabut. (mad/pai)

Komentar

News Feed