Pembangunan Pantura-Pansel Madura Dinilai Masih Timpang

  • Whatsapp
SOROT: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Aliyadi Mustofa menilai pembangunan  jalur pantura dan pansel di Madura masih timpang.

Kabarmadura.id/Surabaya-Jalur pantai utara (pantura) yang menghubungkan empat kabupaten di Madura, sudah bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Sejak tahun 2015 lalu, tanggung jawab pengelolaan jalur pantura  beralih menjadi kewenangan namun pemerintah pusat.

Kendati sudah ditangani pemerintah pusat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim Aliyadi Mustofa masih menilai, pembangunan hingga tahun 2019 ini masih belum maksimal.

Bahkan jika dibandingkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, perhatian pemerintah pusat terhadap jalur pantura masih relatif rendah, itu dibutkikan dengan lebih seringnya perbaikan di jalur pantai selatan (pansel), ketimbang di jalur pantura.

“Iya betul, di utara antara lain dulu 2015 lintas utara jalan Bangkalan sampai Sumenep itu adalah kewenangan provinsi, sejak 2015 itu diambil alih oleh pusat. Tapi faktanya sampai hari ini, bisa kita lihat bersama,” katanya, Senin (23/9).

Labih lanjut, pria yang akrab disapa Aliyadi itu menilai, sampai saat ini kualitas infrastruktur jalan di wilayah pantura belum setara dengan pansel. Oleh karenanya, pemilik suara terbanyak di Dapil Madura itu tidak membenarkan dengan solusi mengembalikan tanggung jawab itu terhadap Pemprov Jatim.

Akan tetapi, Aliyadi berjanji akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU Bina Marga) Pemprov Jatim dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, guna melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di pantura Pulau Madura.

“Tidak, tidak butuh dikembalikan lagi, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terus mendorong percepatan pembangunan jalan-jalan milik pusat yang ada di Madura itu,” sambungnya.

Di samping itu, Aliyadi mengakui, pembenahan jalan dilakukan di jalur pantura Madura meskipun tidak dilakukan percepatan. Dia menduga, anggaran yang terbatas menjadi batu sandungannya.

“Iya utara jauh dengan selatan, tapi setiap tahun sudah tersentuh, mungkin karena terbatasnya anggaran masih belum bisa selesai sekaligus,” pungkasnya. (idy/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *